Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Impor 40.000 Ton Oksigen Likuid dan 50.000 Oksigen Konsentrator

Kompas.com - 12/07/2021, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengimpor 40.000 ton oksigen likuid dalam waktu dekat.

Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 jika kembali terjadi lonjakan dalam jumlah tinggi

"Kita proses impor 40.000 ton oksigen likuid untuk kita gunakan ke depan. Kita jaga-jaga. Walau kita sebenarnya tidak butuh sebanyak itu," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (12/7/2021).

"Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di AS, di Inggris, di mana-mana trennya meningkat tajam. Kita lebih baik berjaga-jaga sehingga kita tidak kaget," sambungnya.

Baca juga: Terima 1.000 Tabung Oksigen dari Shopee, Menkes : Ini Bentuk Penghargaan bagi Kemanusiaan

Selain itu, Luhut mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah setuju Indonesia mengimpor oksigen konsentrator sebanyak 50.000 unit.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi penggunaan oksigen likuid.

"Sekarang kita sudah punya beberapa ribu, mungkin mendekati 10.000 tabung. Itu akan kita bagikan untuk digunakan di kasus-kasus (Covid-19) yang ringan," lanjutnya.

Selain itu, oksigen konsentratror juga akan dipinjamkan ke rumah-rumah dan kalau sudah selesai dipakai bisa diambil kembali.

Baca juga: Menko PMK Akui Terjadi Panic Buying Tabung Oksigen di Masyarakat

Apabila pandemi Covid-19 telah selesai nantinya oksigen itu bisa dibagikan di rumah sakit-rumah sakit.

"Itu (oksigen konsentrator) bisa 5 liter jadi bisa dipakai selama 5 hari. Dan saya kira ini juga kalau insya Allah ini selesai kasus Covid-19 masih bisa dibagikan ke RS kita," ungkapnya.

Dia menambahkan, pada awalnya ketersediaan oksigen sempat menjadi persoalan dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

"Tapi sekarang ditata sudah makin baik oleh Kemenkes dan juga saya kira dibantu oleh Kemen PUPR, BUMN, sehingga ini saya kira dalam pekan ini mestinya tidak ada masalah," tutur Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com