Pimpinan DPR Cek Kesiapan Kompleks Parlemen jika Disulap Jadi RS Darurat, Ini Kendala yang Ditemukan

Kompas.com - 12/07/2021, 15:26 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengecek sejumlah lokasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk memastikan kesiapan Kompleks Parlemen bila akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, Senin (12/7/2021).

Dasco mengatakan, DPR siap apabila Kompleks Parlemen difungsikan sebagai rumah sakit darurat, tetapi ia mengingatkan usul tersebut harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

"Enggak ada masalah kalau memang dibutuhkan, tapi nanti ya kan Kemenkes akan berhitung apakah ini efisien atau enggak, efektif atau enggak, kan begitu. Sementara mereka sedang menyiapkan di banyak tempat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan, Senin, dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Halaman Gedung DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Penanganan Covid-19

Dasco menuturkan, ada sejumlah kendala yang ditemui saat pengecakan. Misalnya, permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak dinilai sulit untuk dijadikan ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco.

Selain ruang rapat paripurna, Dasco juga mengecek kemungkinan apabila ruang anggota DPR disulap menjadi ruang perawatan pasien.

Baca juga: DPR Siap Halamannya Dijadikan RS Darurat, Segera Kirim Surat ke Kemenkes

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, DPR memiliki gedung 23 lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 30 ruangan per lantai yang diperkirakan dapat menampung 2-3 orang per ruangan.

"Dengan posisi kamar mandi hanya cuma enam, kemudian tadi sudah sama-sama (lihat) kan liftnya sudah tua-tua, tempat tidur enggak masuk. Lalu kemudian sampah disinfeksiusnya mesti kita perhitungkan bagaimana supaya tidak membuat masalah baru," kata Dasco.

Dasco pun mengatakan, apabila ruang anggota DPR atau rapat paripurna hendak difungsikan sebagai ruang perawatan, maka perlu ada pembongkaran yang memakan waktu cukup lama.

"Dari seluruh area-area yang tadinya mau dipergunakan ya mungkin hanya tersisa ini yang memungkinkan bisa terpakai ada lapangan 80x90 (meter) dan tentunya ini enggak bisa dibikin bertingkat kan, hanya tenda-tenda darurat," ujar Dasco.

Baca juga: Sikap Pimpinan DPR Dinanti Saat Halaman Kompleks Parlemen Diusulkan Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat

Ia pun mengingatkan, wacana mengubah Kompleks Parlemen menjadi rumah sakit darurat juga harus memikirkan jumlah kamar mandi, ruangan dokter, saluran listrik, saluran air, dan sejumlah hal lainnya.

Dasco sendiri enggan memberi kesimpulan apakah Kompleks Parlemen dapat atau tidak dapat dijadikan sebagai rumah sakit darurat.

"Pada prinsipnya tidak berkeberatan tapi tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis aecara langsung dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," kata dia.

Di tengah makin penuhnya fasilitas layanan kesehatan imbas lonjakan kasus Covid-19, muncul ide untuk menjadikan halaman Kompleks DPR/MPR Senayan sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19.

Salah satu ide itu disampaikan dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi alias Dokter Tirta yang menilai halaman Komplek DPR/MPR punya lahan cukup luas untuk dijadikan rumah sakit darurat.

"Saya usul karena halaman luas. Pengamanan top. Saya rasa bisa dimanfaatkan," kata Tirta saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.