Pimpinan DPR Cek Kesiapan Kompleks Parlemen jika Disulap Jadi RS Darurat, Ini Kendala yang Ditemukan

Kompas.com - 12/07/2021, 15:26 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengecek sejumlah lokasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk memastikan kesiapan Kompleks Parlemen bila akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, Senin (12/7/2021).

Dasco mengatakan, DPR siap apabila Kompleks Parlemen difungsikan sebagai rumah sakit darurat, tetapi ia mengingatkan usul tersebut harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

"Enggak ada masalah kalau memang dibutuhkan, tapi nanti ya kan Kemenkes akan berhitung apakah ini efisien atau enggak, efektif atau enggak, kan begitu. Sementara mereka sedang menyiapkan di banyak tempat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan, Senin, dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Halaman Gedung DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Penanganan Covid-19

Dasco menuturkan, ada sejumlah kendala yang ditemui saat pengecakan. Misalnya, permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak dinilai sulit untuk dijadikan ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco.

Selain ruang rapat paripurna, Dasco juga mengecek kemungkinan apabila ruang anggota DPR disulap menjadi ruang perawatan pasien.

Baca juga: DPR Siap Halamannya Dijadikan RS Darurat, Segera Kirim Surat ke Kemenkes

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, DPR memiliki gedung 23 lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 30 ruangan per lantai yang diperkirakan dapat menampung 2-3 orang per ruangan.

"Dengan posisi kamar mandi hanya cuma enam, kemudian tadi sudah sama-sama (lihat) kan liftnya sudah tua-tua, tempat tidur enggak masuk. Lalu kemudian sampah disinfeksiusnya mesti kita perhitungkan bagaimana supaya tidak membuat masalah baru," kata Dasco.

Dasco pun mengatakan, apabila ruang anggota DPR atau rapat paripurna hendak difungsikan sebagai ruang perawatan, maka perlu ada pembongkaran yang memakan waktu cukup lama.

"Dari seluruh area-area yang tadinya mau dipergunakan ya mungkin hanya tersisa ini yang memungkinkan bisa terpakai ada lapangan 80x90 (meter) dan tentunya ini enggak bisa dibikin bertingkat kan, hanya tenda-tenda darurat," ujar Dasco.

Baca juga: Sikap Pimpinan DPR Dinanti Saat Halaman Kompleks Parlemen Diusulkan Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Nasional
Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Nasional
IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

Nasional
Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.