Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LaporCovid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi

Kompas.com - 12/07/2021, 15:14 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan menegaskan, pihaknya bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil menolak adanya vaksin berbayar yang sempat diumumkan PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Amanda menegaskan, vaksin Covid-19 tidak boleh diperjualbelikan, apalagi di masa krisis pandemi ini.

“Maka dari itu, vaksin tidak boleh diperjualbelikan, apalagi di masa pandemi dan masa pandemi yang sangat kritis dan sangat genting seperti saat ini,” ucap Amanda dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Epidemiolog Minta Pemerintah Terbuka jika Tak Mampu Sediakan Vaksin Covid-19 Gratis

Menurut Amanda, World Health Organization (WHO) dan United Nations General Assembly (UNGA) menekankan bahwa vaksin merupakan hak publik yang seharusnya digratiskan karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Dia juga menegaskan, kebijakan vaksin berbayar melanggar hak kesehatan masyarakat.

“Komersialisasi vaksin ini merupakan pelanggaran keras atas hak kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh UU dan melanggar prinsip keadilan sosial,” ucap dia.

Bahkan, Amanda menuturkan, vaksin di masa non-pandemi saja sudah digratiskan.

Dia pun heran kenapa pemerintah justru ingin memperjualbelikan vaksin Covid-19 di tengah pandemi.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar Ditolak Sejumlah Warga dan Epidemiolog

Amanda menambahkan, kebijakan vaksin berbayar ini merupakan bentuk pemerintah dalam mencari keuntungan.

“Dan vaksin seperti di masa non-krisis pun, seperti di masa non-pandemi, vaksin anak, vaksin pada balita pun digratiskan, kenapa saat ini diperjual belikan,” kata dia.

“Menurut kami, di sinilah negara mulai mengambil untung di tengah krisis dan kesengsaraan masyarakat,” tambah dia.

Lebih lanjut, Amanda menilai, pemerintah tidak boleh memperjualbelikan vaksin untuk mempercepat proses herd immunity.

Seharusnya pemerintah memperbaiki proses tata kelola program vaksinasi nasional agar berjalan semakin optimal.

“Yang harus diperbaiki adalah vaksin program tersebut, tata laksana, tata cara pendaftaran diperbaiki sehingga tidak ada terjadi penumpukan yang massal dalam vaksinasi program,” ucap dia.

Baca juga: Saat Jokowi Janjikan Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat...

Sebelumnya diberitakan, PT Kimia Farma (Persero) Tbk berencana memperjualbelikan vaksin Covid-19 pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com