Vaksin Berbayar Ditunda, Anggota DPR: Inkonsisten, Batalkan Saja dan Beri Penjelasan

Kompas.com - 12/07/2021, 13:10 WIB
 Ilustrasi vaksinasi. Shutterstock Ilustrasi vaksinasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, sikap pemerintah melalui Kimia Farma yang akhirnya menunda kebijakan vaksin berbayar menunjukkan tidak konsistennya kebijakan dalam program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, yang perlu dilakukan seharusnya bukan menunda, melainkan membatalkan kebijakan vaksin berbayar mengingat Indonesia masih dilanda krisis akibat pandemi.

"Saya pikir ini bentuk inkonsistensi pemerintah sebagai regulator. Sering 'menguji' rakyat dengan kebijakan yang membuat gaduh. Batalkan saja (vaksin berbayar) dan beri penjelasan," kata Netty kepada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Ditunda, Epidemiolog: Regulasi Harus Diperbaiki, Tak Ada Ruang untuk Vaksin Berbayar

Adapun hal tersebut disampaikan Netty untuk merespons pernyataan Kimia Farma yang memutuskan menunda kebijakan vaksin berbayar yang menjadi polemik di masyarakat.

Sebelumnya, Kimia Farma akan melaksanakan vaksin berbayar tersebut mulai hari ini. Kebijakan itu yang menuai protes di kalangan masyarakat, termasuk di DPR.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah tentang kondisi bangsa yang sulit akibat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada kondisi sulit tersebut, maka pemerintah harus kembali kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

"Pemerintah harus kembali ke khittah, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang belum dicabut. Presiden menetapkan pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Artinya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar dia.

Baca juga: PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini meminta pemerintah membuat kebijakan yang harus bermuara pada upaya menurunkan persebaran virus.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kebijakan yang berfokus pada menurunkan mortalitas dan menekan morbiditas akibat Covid-19.

"Berulang kali saya menyampaikan jangan sampai ada penumpang gelap dalam penanganan pandemi ini," kata Netty.

Menolak keras kebijakan vaksin berbayar untuk perorangan, menurut Netty, pemerintah seharusnya berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca juga: YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Nasional
KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

Nasional
Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.