Vaksin Berbayar Ditunda, Anggota DPR: Inkonsisten, Batalkan Saja dan Beri Penjelasan

Kompas.com - 12/07/2021, 13:10 WIB
 Ilustrasi vaksinasi. Shutterstock Ilustrasi vaksinasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, sikap pemerintah melalui Kimia Farma yang akhirnya menunda kebijakan vaksin berbayar menunjukkan tidak konsistennya kebijakan dalam program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, yang perlu dilakukan seharusnya bukan menunda, melainkan membatalkan kebijakan vaksin berbayar mengingat Indonesia masih dilanda krisis akibat pandemi.

"Saya pikir ini bentuk inkonsistensi pemerintah sebagai regulator. Sering 'menguji' rakyat dengan kebijakan yang membuat gaduh. Batalkan saja (vaksin berbayar) dan beri penjelasan," kata Netty kepada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Ditunda, Epidemiolog: Regulasi Harus Diperbaiki, Tak Ada Ruang untuk Vaksin Berbayar

Adapun hal tersebut disampaikan Netty untuk merespons pernyataan Kimia Farma yang memutuskan menunda kebijakan vaksin berbayar yang menjadi polemik di masyarakat.

Sebelumnya, Kimia Farma akan melaksanakan vaksin berbayar tersebut mulai hari ini. Kebijakan itu yang menuai protes di kalangan masyarakat, termasuk di DPR.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah tentang kondisi bangsa yang sulit akibat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada kondisi sulit tersebut, maka pemerintah harus kembali kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

"Pemerintah harus kembali ke khittah, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang belum dicabut. Presiden menetapkan pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Artinya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar dia.

Baca juga: PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini meminta pemerintah membuat kebijakan yang harus bermuara pada upaya menurunkan persebaran virus.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kebijakan yang berfokus pada menurunkan mortalitas dan menekan morbiditas akibat Covid-19.

"Berulang kali saya menyampaikan jangan sampai ada penumpang gelap dalam penanganan pandemi ini," kata Netty.

Menolak keras kebijakan vaksin berbayar untuk perorangan, menurut Netty, pemerintah seharusnya berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca juga: YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.