Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Individu Berbayar Bisa Digelar oleh Fasilitas Layanan Kesehatan Swasta

Kompas.com - 11/07/2021, 19:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi gotong royong individu atau berbayar tidak akan hanya digelar oleh PT Kimia Farma.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, ke depannya program vaksinasi tersebut juga dapat diselenggarakan oleh berbagai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

"Untuk saat ini memang yang baru dibuka fasyankes dari Kimia Farma. Sebetulnya fasyankesnya terbuka tidak hanya dari Kimia Farma," kata Bambang, dalam konferensi pers daring, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Bio Farma: Vaksinasi Gotong Royong Individu Bukan untuk Booster atau Dosis Ketiga

Bambang mengatakan, fasilitas layanan kesehatan non-BUMN atau swasta pun boleh menyelenggarakan vaksinasi gotong royong individu.

Namun, Bambang menegaskan, fasilitas layanan kesehatan itu harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021, misalnya tidak sedang menggelar vaksinasi program pemerintah.

Menurut Bambang, vaksinasi gotong royong individu bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

Program ini juga dimaksudkan untuk mempercepat capaian vaksinasi nasional. Namun, ia memastikan program vaksinasi gotong royong individu tidak bersifat wajib.

Masyarakat bisa tetap memilih vaksinasi program pemerintah atau vaksinasi gotong royong yang digelar badan usaha atau badan hukum.

"Ini bentuknya opsi, jika ingin mendapatkan vaksin lebih cepat dibuka kesempatan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Aturan Vaksinasi Gotong Royong Direvisi, Individu Bisa Bayar Sendiri Biaya Vaksinasi Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris PT Kimia Farma, Ganti Winarno Putro mengatakan, program vaksinasi gotong royong individu bukan merupakan bentuk komersialisasi.

Ia mengatakan, persoalan harga telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan sudah ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sehingga kami, sebagai salah satu BUMN mendukung untuk percepatan dan juga untuk perluasan daripada vaksinasi gotong royong ini, sehingga bukan untuk melakukan komersialisasi," ujarnya.

Saat ini Kimia Farma telah memiliki 40.000 dosis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong individu.

Delapan fasilitas layanan kesehatan di Jawa dan Bali akan memulai program tersebut pada 12 Juli 2021.

Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong individu sama seperti vaksinasi gotong royong perusahaan, yakni vaksin Sinopharm.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com