Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika 70 Persen Peserta Didik Sudah Divaksin, FSGI Dorong Pemerintah Izinkan PTM

Kompas.com - 11/07/2021, 14:43 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah mengizinkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) jika peserta didik telah 70 persen divaksin.

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo mengatakan, kebijakan PTM tersebut juga harus dibarengi dengan protokol kesehatan ketat yang diterapkan di semua satuan pendidikan.

"FSGI mendorong pemerintah pusat membuat ketentuan terkait pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah maupun pondok pesantren di semua jenjang pendidikan," kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Menko PMK Dorong Pembelajaran Tatap Muka di Zona Aman Covid-19

"Bahwa izin PTM diberikan jika 70 persen warga satuan pendidikan sudah divaksin, baik pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik," ucap dia.

Dengan percepatan vaksinasi kepada guru, menurut Heru, tenaga pengajar di semua satuan pendidikan dapat memiliki kekebalan dari virus Covid-19 dan turut membentuk kekebalan kelompok.

FSGI, kata dia, juga mendorong pemerintah pusat dan daerah tetap mensyarakatkan kewajiban pengisian daftar periksa PTM di laman Kemdikbudristek dan tetap mmbuat protokol kesehatan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Ditunda, Walkot Bobby: Ini Jaminan Keselamatan Anak-anak

Selain itu, FSGI juga mendorong vaksin untuk anak usia 12-17 tahun dalam 6 bulan ke depan setidaknya 70 persen dapat direalisasikan.

Hal itu, menurut Heru, penting dilakukan agar kekebalan kelompok di satuan pendidikan dapat terbentuk.

Meskipun warga sekolah sudah divaksin 70 persen, FSGI menilai, bukan berarti tidak ada penularan Covid-19.Oleh sebab itu, Heru mengimbau semua pihak untuk terapkan 5M.

5 M yang dimaksud yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi untuk melindungi seluruh warga sekolah.

"Agar sekolah tatap muka dapat digelar serentak pada awal tahun 2022," kata Heru.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mendorong pemerintah daerah di zona aman Covid-19 tetap memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Muhadjir menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya wajib dilakukan jika sekolah berada di wilayah yang memiliki tingkat penyebaraan Covid-19 yang tinggi.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. (Sekolah) daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah," kata Muhajir dalam keterangannya usai meninjau pelaksanaan PTM di Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Lampung, Jumat (9/7/2021).

Menurut Muhadjir, PTM terbatas harus tetap menjadi opsi utama yang harus dipilih pemerintah daerah daripada pembelajaran daring.

Namun, ia menekankan, PTM terbatas harus dilaksanakan di daerah yang masuk katagori zona aman Covid-19, serta tetap dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.

“Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman sebaiknya tetap tatap muka," imbuh Muhadjir.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, pembelajaran tatap muka merupakan hal penting dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Dia menambahkan, pelaksanaan PTM di zona yang sudah aman Covid-19 dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan siswa di aspek pendidikan.

“Kalau daerah bisa memanfaatkan, ini peluang untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan," kata dia.

Karena itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya.

Pemerintah daerah diminta menentukan wilayahnya secara bijak dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus. Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," ucap dia.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Muhadjir memastikan pelaksanakan PTM di sana sudah berjalan sangat baik dan menerapkan protokol kesehatan.

Muhadjir mengapresiasi keputusan Bupati Lampung Tengah yang mengizinkan pelaksanaan PTM di kedua sekolah tersebut.

"Saya lihat di sini sudah sangat memenuhi prokes. Kalau ini berlangsung setiap hari seperti ini saya kira sudah sangat baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com