Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Klinik Kimia Farma untuk Vaksinasi Covid-19 Berbayar, dari Jakarta, Bandung, hingga Surabaya

Kompas.com - 11/07/2021, 13:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

Pada tahap awal, program itu akan tersedia di 8 klinik Kimia Farma yang tersebar di 6 kota di Indonesia. Namun, ke depan, jangkauan tersebut bakal terus diperluas.

"Dalam tahap pertama kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” kata Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021).

Setiap klinik memiliki kapasitas vaksinasi yang berbeda. Jika ditotal, 8 klinik mampu menampung 1.700 peserta vaksinasi per hari.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Berbayar di Kimia Farma, Berapa Harga dan Vaksin Apa yang Digunakan?

Berikut 8 klinik yang dimaksud beserta rincian kapasitas vaksinasinya:

1. Jakarta, klinik Kimia Farma Senen. Kapasitas 200 orang per hari,

2. Jakarta, klinik Kimia Farma Pulogadung. Kapasitas 200 orang per hari,

3. Jakarta, klinik Kimia Farma Blok M. Kapasitas 100-200 orang per hari,

4. Bandung, klinik Kimia Farma Supratman. Kapasitas 200 orang per hari dengan sistem drive thru atau layanan tanpa turun,

5. Semarang, klinik Kimia Farma Citarum. Kapasitas 100 orang per hari,

6. Solo, klinik Kimia Farma Sukoharjo. Kapasitas 500 orang per hari,

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Berbayar oleh Kimia Farma, Total Biaya Rp 879.140 Per Orang

7. Surabaya, klinik Kimia Farma Sedati. Kapasitas 200 orang per hari,

8. Bali, klinik Kimia Farma Batubulan. Kapasitas 100 orang per hari.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra mengatakan, masyarakat yang ingin menjadi peserta vaksinasi gotong royong individu di Kimia Farma dapat menempuh 3 cara, yakni:

1. Mendaftar lewat call centre Kimia Farma di nomor 1-500-255,

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com