Kemenkes Minta Industri Farmasi Bantu Pemerintah, Tidak Menimbun Obat Covid-19

Kompas.com - 10/07/2021, 19:47 WIB
Ilustrasi pasien infeksi virus corona, pasien Covid-19. Shutterstock/Pordee AomboonIlustrasi pasien infeksi virus corona, pasien Covid-19.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengingatkan kalangan industri farmasi untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dengan tidak menimbun obat-obatan Covid-19.

"Kami juga megimbau para industri agar membantu pemerintah menanggulangi kondisi pandemi saat ini dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi dan juga kami imbau agar tidak ada penimbunan-peniimbunan obat yang tentunya nanti akan merugikan," kata Arianti, Sabtu (10/7/2021).

Arianti menegaskan, kemudahan memperoleh obat-obatan Covid-19 merupakan hak masyarakat.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Stok Obat-obatan Covid-19 Masih Cukup di Tengah Lonjakan Kasus

Untuk itu, pemerintah mendorong agar industri farmasi, baik BUMN atau swasta, segera mendistribusikan obat-obatan ke fasilitas kesehatan dan apotik agar mudah diakses masyarakat.

Ia juga mengingatkan, Kemenkes telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penimbunan obat.

"Tentunya kita akan terus melakukan pemantauan kepada industri-industri atau PBF (pedagang besar farmasi) untuk tidak melakukan penimbunan dari obat-obatan tersebut," kata Arianti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kata Kemenkes soal Kevzara dan Actemra, Obat Rekomendasi WHO untuk Covid-19

Di samping itu, Arianti juga meminta kalangan industri farmasi mendukung kebijakan pemerintah terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET) obat Covid-19.

"Banyak pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi di mana saudara-saudara kita banyak yang terkena Covid-19," kata Arianti.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.