Kompas.com - 09/07/2021, 17:48 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrulloh mengusulkan adanya perbaikan sistem registrasi kartu prabayar untuk telepon selular.

Adapun hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) pada saat proses registrasi kartu prabayar.

Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengubah standar operasional prosedur (SOP) pendaftaran dengan two factor authentication.

"Misalnya, gabungan NIK dan tanda tangan elektronik, jadi betul-betul orang yang memiliki tanda tangan itu yang mendaftar kartu prabayar. Ini lebih secure karena tempat TTE (tanda tangan elektroni) dan NIK akan terpisah," kata Zudan dilansir dari laman resmi Kemendagri, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Ada Satu NIK Terdaftar untuk 403 Nomor Ponsel, Kemendagri: Aturannya Hanya Boleh 3

Selain itu, ia juga memberikan alternatif lain agar ke depannya bisa dengan melakukan verifikasi NIK dan biometrik foto wajah.

"Foto wajah harus live detection face, misalnya sembari selfie," ujarnya.

Zudan mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena pihaknya masih melihat pelanggaran dari penerapan Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Komunikasi (Permen Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Telekomunikasi.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pelanggan provider nomor ponsel hanya diperbolehkan teregistrasi tiga kali untuk satu NIK.

Namun faktanya, masih banyak pelanggan mendaftarkan NIK-nya pada lebih dari tiga nomor telepon selular.

"Ada satu NIK memiliki 68 nomor HP, Indosat (satu NIK punya) 403 (nomor), di Smartfren 61, di Telkomsel 14 nomor," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pernah Temukan Satu NIK Digunakan untuk Registrasi 2 Juta Nomor Ponsel

"Kami menemukan seperti di awal dulu (pelanggaran Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017). yang kita pernah menemukan satu nomor digunakan, satu NIK digunakan untuk mendaftar dua juta nomor, di awal-awal," lanjut dia.

Zudan menduga hal tersebut terjadi karena ada NIK yang memang selalu digunakan oleh penjual nomor. Oleh karena itu, ia pun menyarakan pentingnya perlindungan data pribadi setiap warga negara Indonesia.

"Oleh karena itu, bagaimana kita memperbaiki sistem registrasinya," ucap Zudan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Nasional
Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Nasional
Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.