Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut Munas Kadin di Kendari Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 09/07/2021, 17:23 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

Sumber Kompas.id

Munas Kadin jadi klaster baru

Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, menyatakan bahwa Munas Kadin dapat disebut sebagai klaster.

Dia menjelaskan, suatu wilayah atau suatu acara bisa disebut menjadi klaster baru penularan Covid-19 jika ada lebih dari dua orang yang telah dinyatakan positif Covid-19 yang berasal dari wilayah atau acara tersebut.

"Namanya klaster itu adanya lebih dari dua. Sepertinya secara umum banyak negara memberi definisinya setidaknya lebih dari dua kasus infeksi yang ketika dilakukan tracing itu mengarah menuju pada satu tempat dan waktu yang sama. Itu jadi klaster," kata Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Prabowo Ajak Masyarakat Kurangi Mobilitas di Tengah Pandemi Covid-19

Hal yang sama juga diungkap oleh epidemiolog Universitas Halu Oleo, Ramadhan Tosepu saat dihubungi Kompas.id. Terdeteksinya sejumlah peserta Munas Kadin yang terpapar Covid-19 hingga adanya peserta yang meninggal menjadikan acara ini sebagai klaster baru penyebaran virus Corona.

"Kalau menurut saya, ini sudah jadi klaster Munas Kadin karena jumlahnya bukan satu-dua orang lagi. Kita tidak tahu siapa yang pernah bersentuhan dengan pasien positif, mulai dari bandara, kendaraan, tempat makan, hingga saat tiba di hotel," kata dia.

Oleh karena itu, kata Ramadhan, pemerintah daerah harus melacak dan menelusuri kontak erat para pasien positif Covid-19, khususnya peserta Munas Kadin. Dengan begitu, penularan sekaligus pencegahan bisa dilakukan sejak dini.

Pemda juga perlu melakukan tes whole genome sequencing (WGS) untuk mengetahui jenis dan varian virus. Sebab dikhawatirkan adanya virus Corona varian baru di Kendari

Baca juga: Munas Kadin yang Tetap Digelar, Meski Kendari Zona Oranye Covid-19...

Hal ini dikarenakan mereka yang diketahui positif merupakan pendatang dari luar, khususnya Jakarta, tempat varian baru menyebar luas. 

"Sejak awal kita sudah memperingatkan, kluster Munas bisa terjadi dalam dua pekan. Terbukti sekarang sampai ada yang meninggal. Pemerintah terkesan membiarkan hal ini terjadi, bahkan mengutak-atik data," kata Ramadhan.

Saat dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan terkait hal ini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengaku belum mengetahuinya.

"Belum dapat info tentang ini yaa. Kami tidak ada laporan ini ya," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com