Kebutuhan Obat Tinggi, Pimpinan DPR Minta Pintu Masuk Bahan Obat Dipermudah

Kompas.com - 09/07/2021, 17:06 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. DOK. dpr.go.id (Yoga/Man)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad berpendapat, menurunkan harga eceran tertinggi (HET) bukan menjadi solusi untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan obat yang berdampak pada tingginya harga obat.

Menurut Dasco, pemerintah mestinya justru memudahkan proses impor bahan-bahan obat agar harga obat dapat tetap terjangkau.

"Ketika kemudian dibutuhkan obat yang banyak, kalau menurut saya, bukan harga eceran tertingginya yang diturunkan, tetapi justru kemudahan-kemudahan memasukkan bahan dan lain-lain sehingga harga obatnya tetap terjangkau," kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (9/7/2021), dikutip dari keterangan video.

Sebab, kata Dasco, HET yang telah ditetapkan selama ini merupakan harga yang dihitung dalam keadaan normal dengan mempertimbangan nilai pajak, tenaga kerja, dan sebagianya.

Adapun hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi untuk membahas permasalahan obat-obatan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Beberapa Item Obat Covid-19 di RSHS Bandung Kritis, Actemra Habis, 200 Nakes Kena Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah kita dengar tadi ternyata beberapa titik-titik koordinasi yang memang harus diselesaikan sehingga persoalan obat di Tanah Air ini bisa cepat teratasi," ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu pun menyebut, GP Farmasi telah berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan obat tetapi ada beberapa kendala yang mesti dituntaskan oleh pemerintah.

Dasco mengatakan, DPR akan mengkomunikasikan persoalan-persoalan tersebut kepada pemerintah, khusunya menteri kesehatan dan aparat penegak hukum.

"Kita harapkan apa yang akan dikoordinasikan itu bisa membuat lancar distribusi obat dan pembuatan obat sehingga dapat membantu masyarakat di Indonesia yang pada saat ini sedang membutuhkan obat," kata Dasco.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.