Kompas.com - 09/07/2021, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Agus Subiyanto memastikan, perselisihan yang melibatkan anggotanya dengan aparat kepolisian yang bertindak sebagai petugas penyekatan PPKM Darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sudah selesai.

Ia menyebut, Kapolres Jakarta Barat sudah meminta maaf terkait hal tersebut.

"Persoalan sudah selesai. Kapolres sudah meminta maaf kepada Paspampres tentang anggotanya yang arogan," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Agus mengatakan, anggota kepolisian yang sempat bersikap arogan kepada anak buahnya pun kini tengah ditindak.

"Anggota tersebut sedang dalan pemeriksaan propam (profesi dan pengamanan) Polda Metro," ujarnya.

Oleh karenanya, Agus meminta masyarakat dan seluruh pihak tak lagi mempersoalkan insiden ini. Ia mengajak warga fokus pada penanganan pandemi virus corona.

"Fokus penanganan Covid," katanya.

Baca juga: Cekcok Paspampres dengan Anggota Polres Jakbar, TNI-Polri Diminta Jangan Beri Contoh Buruk

Sebelumnya, Agus menyampaikan bahwa keributan yang terjadi antara anak buahnya dengan anggota kepolisian disebabkan karena petugas penyekatan belum memahami aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Aturan PPKM Darurat mengategorikan pekerjaan menjadi tiga sektor, yakni sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Terdapat sejumlah sektor yang tetap memperbolehkan karyawan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama PPKM Darurat, salah satunya Paspampres.

Oleh karenanya, menurut Agus, anggota Paspampres seharusnya diperbolehkan melewati pos penyekatan.

"Apabila aturan tidak dipahami petugas, maka akan terjadi miskomunikasi antara warga yang bekerja di sektor yang ditentukan dengan petugas PPKM," ujar Agus, Kamis (8/7/2021).

Agus pun mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan para Dansat TNI dan Polri di lapangan agar seluruhnya memahami aturan PPKM Darurat. Hal ini supaya kesalahpahaman tak terjadi lagi.

Baca juga: Cekcok Polisi dan Paspampres, Petugas PPKM Darurat Diminta Tidak Bersikap Arogan

"Harus ada sosialisasi instruksi tersebut," katanya.

Terkait video viral yang menunjukkan puluhan anggota Paspampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat, kata Agus, anggotanya ingin memastikan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya.

"Anggota saya yang datang ke polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video 'kalau kamu Paspampres memang kenapa?' sudah diberi peringatan oleh atasannya, karena ini menyinggung institusi negara," tuturnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang merekam puluhan anggota Paspampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat.

Dalam keterangan video, tertulis bahwa kedatangan puluhan anggota Paspampres dipicu permasalahan di pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (7/7/2021).

Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai. Ia pun telah menyampaikan permohonan maaf.

"Memang ada kesalahpahaman dengan anggota yang melakukan penyekatan. Tapi sekarang sudah selesai, situasi sudah kondusif," kata Ady saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.