Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paspampres Cekcok dengan Anggota Polres Jakbar, TNI-Polri Diminta Jangan Beri Contoh Buruk

Kompas.com - 09/07/2021, 16:15 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai, dua institusi yang sempat cekcok akibat penyekatan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus melakukan evaluasi.

Adapun percekcokan tersebut diketahui setelah beredar video di media sosial yang merekam puluhan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mendatangi Mapolres Jakarta Barat.

Dalam keterangan video, tertulis bahwa kedatangan puluhan anggota Paspampres dipicu permasalahan di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (7/7/2021).

"TNI-Polri jangan menunjukkan dan memberi contoh penegakan hukum dan kesadaran hukum yang buruk pada masyarakat. Jadi, masing-masing harus beresin internalnya," kata Fahmi kepada Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Paspampres Cekcok dengan Polisi, Anggota DPR: Polri Harus Kedepankan Humanisme Amankan PPKM

"Bukan cuma evaluasi. Penegakan hukum dan aturan disiplin juga harus dilakukan," ucap dia.

Dalam kasus tersebut, menurut Fahmi, ketika anggota Paspampres diperiksa identitasnya oleh petugas tak berseragam, perlu didalami kemungkinan kelalaian dan pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur operasi.

Oknum yang melakukan kekerasan pada personel Paspampres itu, kata dia, juga harus didalami perbuatan yang telah dilakukannya.

Di sisi lain, rombongan Paspampres yang mendatangi Markas Polisi Resort Jakarta Barat juga harus dikenakan minimal hukuman disiplin dan diberi peringatan serius.

"Karena kejadian yang menunjukkan arogansi macam itu sudah terjadi berulangkali atas nama solidaritas Korsa," ucap Fahmi.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota Paspampres Datangi Polres Jakbar, Bermula dari Kesalahpahaman di Pos PPKM


 

Sebelumnya, Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, puluhan anggota Paspampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat adalah untuk memastikan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya.

"Anggota saya yang datang ke polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video 'Kalau kamu Paspampres memang kenapa?' Sudah diberi peringatan oleh atasannya, karena ini menyinggung institusi negara," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Sementara itu, Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai.

"Memang ada kesalahpahaman dengan anggota yang melakukan penyekatan. Tapi sekarang sudah selesai, situasi sudah kondusif," kata Ady saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Diduga, ada perilaku anggota kepolisian yang kurang pantas sehingga memicu kesalahpahaman.

Baca juga: Danpaspampres Jelaskan Penyebab Puluhan Anggota Paspampres Datangi Polres Jakbar

Namun, Ady mengaku telah meminta maaf kepada Komandan Paspampres (Danpaspampres) atas kesalahpahaman tersebut.

"Permasalahan sudah selesai. Saya juga sudah minta maaf secara langsung kepada Danpaspampres," ucap Ady.

Meski demikian, empat polisi yang terlibat percekcokan dengan Praka Izroi di pos penyekatan tengah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

"Empat personel yang terlibat cekcok dengan Praka Izroi sedang diperiksa oleh Bid Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Ady.

Sebelumnya, Praka Izroi, anggota Paspampres, awalnya terlibat perdebatan dengan para petugas di pos penyekatan PPKM darurat Jalan Daan Mogot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com