Ini Sanksi bagi Penyalah Guna Data Kependudukan Milik Orang Lain...

Kompas.com - 09/07/2021, 15:24 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah mengingatkan bahwa ada sanksi yang mengancam para penyalah guna data kependudukan milik orang lain.

Kata dia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Kami mencoba memberikan satu catatan, (ada) sanksi pidana kalau orang menyalahgunakan data pribadi itu," kata Zudan dikutip dari siaran YouTube Kominfo RI, Jumat (9/7/2021).

Adapun sanksi untuk kegiatan menyebarluaskan data kependudukan dengan cara melawan hukum, kata dia, yaitu ancaman pidana dua tahun sampai dengan denda Rp 25 juta.

Sedangkan sanksi penggunaan data pribadi di luar kewenangannya apabila pelakunya lembaga bisa kena denda sampai dengan Rp 10 miliar.

Baca juga: Kemendagri Jalin Kerja Sama dengan PLN soal Pemanfaatan Data Kependudukan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Zudan, saat ini banyak foto kartu keluarga (KK) dan e-KTP yang diunggah di dunia maya atau internet. Selain itu, juga ada nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan untuk lebih dari tiga nomor telepon seluler.

Terkait penggunaan NIK, Zudan mengaku masih melihat pelanggaran dari penerapan Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Komunikasi (Permen Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Telekomunikasi.

Zudan menjelaskan bahwa sebenarnya pelanggan provider nomor ponsel hanya diperbolehkan teregistrasi tiga kali untuk satu NIK.

Namun faktanya, masih banyak pelanggan mendaftarkan NIK-nya pada lebih dari tiga nomor telepon selular.

"Ada satu NIK memiliki 68 nomor HP, Indosat (satu NIK punya) 403 (nomor), di Smartfren 61, di Telkomsel 14 nomor," ujarnya.

"Kami menemukan seperti di awal dulu (pelanggaran Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017). yang kita pernah menemukan satu nomor digunakan, satu NIK digunakan untuk mendaftar dua juta nomor, di awal-awal," lanjut dia.

Baca juga: Ada Satu NIK Terdaftar untuk 403 Nomor Ponsel, Kemendagri: Aturannya Hanya Boleh 3

Zudan menduga hal tersebut terjadi karena ada NIK yang memang selalu digunakan oleh penjual nomor. Oleh karena itu, ia pun menyarankan pentingnya perlindungan data pribadi setiap warga negara Indonesia.

"Oleh karena itu, bagaimana kita memperbaiki sistem registrasinya," ucap Zudan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.