Pemerintah Diminta Tutup Perjalanan Internasional, Tak Berdalih Instruksi WHO pada 2020

Kompas.com - 09/07/2021, 14:29 WIB
Penumpang di kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta harus melalui 9 check point sebelum bisa leluasa memasuki wilayah Indonesia. Unsplash/Voo qqqPenumpang di kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta harus melalui 9 check point sebelum bisa leluasa memasuki wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mendorong pemerintah menutup perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang tidak mengimbau negara-negara terpapar Covid-19 menutup pintu perjalanan internasional, sebagaimana dalih Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Walau tidak ada instruksi WHO, seharusnya Indonesia sebagai negara berdaulat bisa membuat kebijakan menutup perjalanan internasional," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: RI Tetap Buka Pintu Masuk Warga dari Luar Negeri, Kominfo: WHO Tak Instruksikan Tutup

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, apalagi imbauan WHO tersebut merupakan imbauan yang telah disampaikan sudah lampau atau tepatnya pada masa awal Covid-19 melanda sejumlah negara pada 2020.

"Karena WHO mengimbau tidak perlu ditutupnya perjalanan internasional itu pada awal ada virus corona, Covid-19 pada 2020," kata dia.

Alifudin membeberkan sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu menutup perjalanan internasional di saat PPKM Darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia berpendapat, Indonesia kini tengah mengalami kondisi di mana lonjakan kasus Covid-19 terus meningkat setiap harinya.

"Dengan kondisi kasus yang meningkat, maka sebaiknya jalur internasional ditutup saja. Dan Pemerintah Indonesia harus tegas dalam penanganan Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perkuat Skrining Covid-19 di Pintu Masuk Perjalanan Internasional

Selain itu, ia berpandangan bahwa menutup pintu perjalanan internasional merupakan hal penting dalam mencegah masuknya varian baru virus corona yang telah berkembang di Indonesia.

Alifudin mengingatkan, pemerintah telah memperlihatkan banyaknya varian baru virus tersebut yang masuk ke Indonesia diakibatkan perjalanan internasional yang masih dibuka.

"Karena virus corona berasal dari luar negeri, varian Delta juga sama. Memang baiknya ya ditutup saja, agar tidak menimbulkan varian baru," ucap dia.

Lebih lanjut, Alifudin kembali mengingatkan pemerintah bahwa urusan kesehatan seharusnya didahulukan untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: 24.594 WNA Masuk di Tengah PPKM Darurat, Anggota DPR: Tak Sensitif terhadap Penderitaan Rakyat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.