Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM UI: "Jokowi The King of Lip Service" Bukan Serangan Personal, tetapi Kritik atas Kebijakan

Kompas.com - 09/07/2021, 14:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada Presiden Joko Widodo.

Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo.

“Ketika Pak Jokowi misalnya memberikan respons bahwa beliau ini sebelumnya pernah di pernah dikatakan klemar-klemer, plonga-plongo, maka saya akan menyampaikan kurang sepakat dengan pendapat itu,” kata Leon dalam acara virtual Iluni UI, Jumat (9/7/2021).

“Ketika the king of lip service ini disamakan dengan serangan personal ke beliau seperti itu,” tutur dia.

Baca juga: Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir The King of Lip Service Apa Maksudnya?

Mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI ini menjelaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden.

Sebab, ia menilai, banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan.

Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik “Jokowi: The King of Lip Service” disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi.

“Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yamg kita sebut the king of lip service,” ucap dia.

Baca juga: Saat Jokowi Merespons Berbagai Kritik, dari Disebut The King of Lip Service hingga Mencla-mencle

Leon menuturkan, banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya.

Ia menilai, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar, seolah ingin menyelesaikan polemik.

Leon mencontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE dan rencana penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK.

Namun, dalam impelementasinya pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan realitas di masyarakat.

“Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait perppu UU KPK, dan sebagainya,” kata dia.

“Menurut kita, beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharunsnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan,” ujar Leon.

Baca juga: Saat Jokowi Bereaksi atas Cap The King of Lip Service dari BEM UI

Sebelumnya, BEM UI memublikasikan unggahan berjudul "Jokowi: The King of Lip Service" di akun media sosial mereka, Sabtu (26/6/2021).

Dalam unggahan tersebut, BEM UI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya.

Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan atas postingan tersebut karena hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa.

Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun. Jokowi juga menyinggung sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya.

"Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer. Ada yang bilang saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter," ujarnya dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com