Anggota DPR Dukung Pemerintah Buka Pintu Bantuan Luar Negeri untuk Atasi Pandemi

Kompas.com - 09/07/2021, 13:03 WIB
Ilustrasi: Pekerja mengisi ulang tabung oksigen untuk kebutuhan medis di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/6/2021) ANTARA FOTO/SYIFA YULINNASIlustrasi: Pekerja mengisi ulang tabung oksigen untuk kebutuhan medis di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/6/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendukung langkah pemerintah untuk membuka pintu bantuan dari luar negeri dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19.

Rahmad berpendapat, saling bantu antarnegara merupakan hal yang lumrah di tengah terjadinya bencana, termasuk bencana non-alam seperti pandemi Covid-19.

"Ini kan Covid bencana nasional, bencana dunia dan antarnegara saling membantu hal yang lumrah, sedangkan ketika wacana sudah disampaikan Pak Luhut untuk minta bantuan ke negara lain ya kita support, kita dukung," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (9/7/2021).

Rahmad menuturkan, selama ini Indonesia pun menunjukkan simpati dan empati ke negara lain yang dirundung bencana dengan memberikan bantuan.

Baca juga: Beli 10.000 Unit Oksigen Konsentrator dari Singapura, Luhut: Hari ini Datang 30

Oleh sebab itu, menurutnya tidak ada masalah apabila Indonesia yang sedang kesulitan akibat pandemi kini menerima bantuan dari negara lain.

"Saya kira kita buka pintu seluas-luasnya untuk bisa memberikan bantuan kepada kita, itu sebagai sebuah negara tetangga, sebagai sebuah hubungan bilateral yang baik," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai ada banyak bentuk bantuan yang diberikan, misalnya dengan menambah kuota impor vaksin, memberikan vaksin gratis, menyediakan alat pelindung diri hingga menderikan rumah sakit darurat.

"Untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang terancam, kita berikan seluas-luasnya kepada pemerintah untuk membuka pintu opsi-opsi kerja sama minta bantuan kepada negara lain," ujar Rahmad.

Namun, ia menegaskan, bantuan yang diterima Indonesia dari luar negeri harus dipastikan murni sebagai bantuan kemanusiaan tanpa ada kepentingan lain di baliknya.

Baca juga: Australia Beri Bantuan Oksigen, Ventilator, hingga Vaksin AstraZeneca ke Indonesia

"Bukan berarti bantuan untuk ada udang di balik batu, enggak ada itu, yang penting kita minta bantuan ini murni kemnanusiaan untuk memberi bantuan kepada negara kira rakyat Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah telah berkomunikasi dengan Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu merespons tingginya lonjakan kasus virus corona di Indonesia beberapa waktu terakhir.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.