Kompas.com - 09/07/2021, 11:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyayangkan langkah pemerintah yang masih membuka pintu untuk warga negara asing (WNA) di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, mendatangkan WNA dari negara-negara terdampak Covid-19 sama saja mengimpor kasus ke Indonesia.

"Kasihan rakyat Indonesia. Di tengah-tengah perjuangan melawan Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat, justru negara membuka pintu untuk WNA tiba di Indonesia. Ini kan justru kebijakan yang kontra produktif dalam penanganan Covid-19," kata Mufida dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Durasi Karantina WNA dan WNI dari Luar Negeri

Mufida merespons laporan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten yang mencatat 24.594 WNA tiba di Indonesia.

Laporan itu merupakan catatan masuknya WNA selama periode 1 sampai 6 Juli 2021.

Mufida meminta agar negara lebih adil dalam penerapan PPKM Darurat. Ia menilai, jika pintu perjalanan internasional tetap dibuka, penanganan selama pandemi Covid-19 akan terhambat.

Terlebih, sejumlah WNA yang tiba di Indonesia didominasi warga dari negara-negara yang membawa virus terlebih dulu seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia.

"Mendatangkan WNA di tengah kebijakan PPKM Darurat sama saja tidak sensitif atas penderitaan rakyat. Rakyat yang berdagang dan bekerja yang tidak termasuk usaha non-esensial dan non-kritikal terpaksa tidak bisa berusaha untuk penghidupan makan sehari-hari. Namun, ini WNA tiba di Indonesia dan ini benar-benar menghilangkan nilai kemanusiaan,” tutur dia.

Mufida menyarankan agar selama PPKM Darurat, WNA diperlakukan seperti WNI yaitu perlu ada pembatasan atau pelarangan kedatangan.

Ia mengatakan, ironis apabila rakyat yang diminta untuk tinggal di rumah mematuhi kebijakan PPKM Darurat, tetapi WNA dari luar bebas tiba di Indonesia tanpa adanya aturan ketat.

"Termasuk minimnya ketersediaan tabung oksigen dan juga pasokan obat-obatan,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perkuat Skrining Covid-19 di Pintu Masuk Perjalanan Internasional

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberhentikan dulu kedatangan WNA selama PPKM Darurat berlangsung.

Sebab, kata dia, Indonesia tengah fokus dalam penanganan Covid-19 yang setiap harinya terus alami peningkatan kasus baru.

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa saat ini masyarakat kesulitan mencari rumah sakit yang keterisian tempat tidurnya memadahi.

Selain itu, persoalan tabung oksigen juga menjadi masalah akibat lonjakan kasus Covid-19.

“Kita sedang sulit-sulitnya dalam mengatasi kasus keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit. Kita sedang sulit-sulitnya mengatasi permasalahan tabung oksigen dan juga permasalahan donor plasma konvalesen yang masih sulit dicari bagi pasien Covid," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyebut, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tiru Hong Kong dan Taiwan Larang Perjalanan Internasional

Hal itu Dedy sampaikan merespons sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke RI.

"Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan," kata Dedy dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.