24.594 WNA Masuk di Tengah PPKM Darurat, Anggota DPR: Tak Sensitif terhadap Penderitaan Rakyat

Kompas.com - 09/07/2021, 11:53 WIB
Warga negara India menunjukkan identitas saat dipulangkan kembali ke India oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (25/4/2021) Dok Humas Imigrasi Kelas I TPI Bandara Soekarno-HattaWarga negara India menunjukkan identitas saat dipulangkan kembali ke India oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (25/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyayangkan langkah pemerintah yang masih membuka pintu untuk warga negara asing (WNA) di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, mendatangkan WNA dari negara-negara terdampak Covid-19 sama saja mengimpor kasus ke Indonesia.

"Kasihan rakyat Indonesia. Di tengah-tengah perjuangan melawan Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat, justru negara membuka pintu untuk WNA tiba di Indonesia. Ini kan justru kebijakan yang kontra produktif dalam penanganan Covid-19," kata Mufida dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Durasi Karantina WNA dan WNI dari Luar Negeri

Mufida merespons laporan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten yang mencatat 24.594 WNA tiba di Indonesia.

Laporan itu merupakan catatan masuknya WNA selama periode 1 sampai 6 Juli 2021.

Mufida meminta agar negara lebih adil dalam penerapan PPKM Darurat. Ia menilai, jika pintu perjalanan internasional tetap dibuka, penanganan selama pandemi Covid-19 akan terhambat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlebih, sejumlah WNA yang tiba di Indonesia didominasi warga dari negara-negara yang membawa virus terlebih dulu seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia.

"Mendatangkan WNA di tengah kebijakan PPKM Darurat sama saja tidak sensitif atas penderitaan rakyat. Rakyat yang berdagang dan bekerja yang tidak termasuk usaha non-esensial dan non-kritikal terpaksa tidak bisa berusaha untuk penghidupan makan sehari-hari. Namun, ini WNA tiba di Indonesia dan ini benar-benar menghilangkan nilai kemanusiaan,” tutur dia.

Mufida menyarankan agar selama PPKM Darurat, WNA diperlakukan seperti WNI yaitu perlu ada pembatasan atau pelarangan kedatangan.

Ia mengatakan, ironis apabila rakyat yang diminta untuk tinggal di rumah mematuhi kebijakan PPKM Darurat, tetapi WNA dari luar bebas tiba di Indonesia tanpa adanya aturan ketat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Nasional
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Nasional
Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Nasional
 Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Polri: Itu Bagian dari Evaluasi Masyarakat

Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Polri: Itu Bagian dari Evaluasi Masyarakat

Nasional
Azis Syamsuddin Tak Ajukan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa KPK

Azis Syamsuddin Tak Ajukan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa KPK

Nasional
Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

Nasional
Ditanya Kenapa Banyak Korupsi, Mahfud: Mungkin Namanya Demokrasi tetapi Praktiknya Oligarki

Ditanya Kenapa Banyak Korupsi, Mahfud: Mungkin Namanya Demokrasi tetapi Praktiknya Oligarki

Nasional
Polri Sebut Eks Pegawai KPK Akan Jalani Uji Kompetensi untuk 'Mapping'

Polri Sebut Eks Pegawai KPK Akan Jalani Uji Kompetensi untuk "Mapping"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.