Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Sependapat soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat: Semua Patut Dapat Pertolongan Terbaik

Kompas.com - 09/07/2021, 11:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku tak sependapat dengan usul pendirian rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Rumaseuw.

Herzaky menegaskan, seluruh rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan perawatan terbaik tanpa terkecuali, baik itu rakyat maupun pejabat.

"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga. Siapa pun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," kata Herzaky, dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan

Herzaky menuturkan, situasi negara saat ini memang berat akibat lonjakan kasus Covid-19.

Ia menyadari, begitu banyak berita duka yang diterima bangsa Indonesia setiap harinya akibat Covid-19.

"Bahkan, dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar kita. Covid-19 memang sedang ganas-ganasnya dengan berbagai variannya," ucap dia.

Herzaky memahami, semua pihak ingin berupaya yang terbaik, dengan membantu sesama mulai dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, tetangga yang terpapar Covid-19 agar bisa sembuh.

Menurutnya, semua orang paham bahwa tak sedikit pasien positif Covid-19 yang meregang nyawa.

"Mulai dari tak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit," tutur dia.

Baca juga: Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

Herzaky menilai, keadaan ini merupakan duka bagi seluruh pihak. Namun, ia mengatakan, harapan bersama tentu semua rakyat mendapatkan perawatan yang terbaik di tengah kondisi sulit saat ini.

"Karena itu, kami, Partai Demokrat, terus mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah, serta membantu langsung rakyat di lapangan, agar penanganan Covid-19 ini semakin membaik," tegasnya.

Diketahui, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 bagi para pejabat memantik kritik publik.

Rosaline mengusulkan itu berkaca dari pengalamannya ketika kesulitan mencarikan rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terapapar Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Wasekjen Usul Buat RS Khusus Pejabat, PAN: Usulan Pribadi, Kami Juga Kaget

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com