Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BRGM Nyatakan Masyarakat Jadi Ujung Tombak Keberhasilan Rehabilitasi Mangrove

Kompas.com - 09/07/2021, 08:14 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Muhammad Yusuf mengatakan, masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan rehabilitasi mangrove di tingkat tapak.

Sebab, menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan ekosistem mangrove. Hal Ini juga yang melatarbelakangi BRGM mengembangkan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.

Dia mengatakan itu saat memaparkan Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (8/7/2021).

Basis pelaksanaan itu juga dapat memastikan keberlanjutan pemulihan ekosistem mangrove, baik dari aspek biofisik, sosial, ekonomi maupun penguatan kelembagaan di desa.

Beranjak dari pemahaman tersebut, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove.

Baca juga: BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

“DMPM adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dengan pendekatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,” imbuh Yusuf seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Perlu diketahui, saat ini BRGM bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau dalam menyusun rancangan teknis rehabilitasi mangrove yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi di Kaltara.

Kaltara merupakan salah satu dari sembilan provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Tahun ini, luas area mangrove yang akan direhabilitasi sekitar 3.635 hektar (ha) dari 83.000 ha target nasional.

Kegiatan rehabilitasi mangrove BRGM menggunakan pendekatan padat karya. Bentuknya berupa penanaman bibit mangrove dengan pola tanam murni, silvofishery, rumpun berjarak, dan pengayaan.

Baca juga: BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.

Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Noviar mengatakan, pihaknya menargetkan kegiatan rehabilitasi mangrove di Kaltara dapat dilaksanakan pada Agustus 2021.

Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan BRGM Agung Rusdiyatmoko menambahkan, BRGM juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat.

“Upaya pemberdayaan ini untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada, bentuknya berupa pengembangan usaha,” tuturnya.

Di Kaltara sendiri, proses pengembangan usaha tersebut masih dalam tahap identifikasi kelompok masyarakat (pokmas).

Baca juga: Bappenas Susun Peta Pengelolaan Mangrove dan Gambut

Oleh karena itu, peserta sosialisasi yang terdiri dari pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat diajak untuk sinkronisasi kegiatan.

“Kami harap, peserta dapat menyampaikan kegiatan yang dilakukan instansinya,” harap Agung.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau Selly Oktashariany Ayub, terutama terkait penyediaan bibit mangrove dan informasi calon kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove.

“Di beberapa lokasi target rehabilitasi mangrove setelah orientasi lapangan, ada yang belum punya pokmas,” ujarnya dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut.

Baca juga: 10 Juta Bibit Mangrove Disiapkan untuk Rehabilitasi 27.244 Hektar Kawasan Ibu Kota Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com