Darwin Darmawan

Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

7 Alasan Menolak Indonesia sebagai Negara Gagal (Failed State)

Kompas.com - 09/07/2021, 06:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

EDHIE Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam keterangan tertulis yang disampaikan rabu (7/7/2021), menyampaikan kritik kepada pemerintah Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tidak berdaya menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi covid 19. Ibas mengatakan, jika situasi seperti ini terus terjadi, Indonesia akan menjadi negara gagal (failed state).

Baca: Ibas: Jangan Sampai RI Disebut Failed Nation karena Tak Mampu Selamatkan Rakyatnya

Pernyataan politik Ibas sulit diterima secara teoriitis, Pernyataannya juga tidak memiliki basis empiris. Berikut ini tujuh alasan untuk menolak pernyataan politiknya.

1. Label politik

Istilah negara yang gagal adalah label politik yang syarat kepentingan Barat (Rotberg, 2003). Istilah ini muncul dan mendunia pasca pemboman WTC (9-11).

Dalam rangka memerangi terorisme, pemerintahan Bush merancang strategi keamanan nasional Amerika. Negara yang dianggap menjadi sumber ancaman dikategorikan sebagai negara gagal.

Selain itu, istilah ini juga merujuk kepada negara yang secara ekonomi lemah dan membutuhkan bantuan lembaga bank Dunia.

Jadi konsep negara gagal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan dominasi kekuasaan Bara (Call:2012).

2. Problematik

Kedua, konsep negara gagal juga problematik. Para ahli tidak sepakat tentang indikator atau kriteria untuk menetapkan apakah sebuah negara gagal.

Ada yang mendefinisikannya sebagai kegagalan pemerintah menjalankan kapasitas dan fungsi pemerintahan. Ada yang merujuk kepada ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ada yang lebih menitik beratkan pada konflik atau kekerasan antar kelompok masyarakat.

Karena pluralitas pemahaman dan indikator negara gagal, tidak jarang konsep ini dipakai untuk melayani kepentingan politik tertentu.

Kita ingat, dalam Pilpres 2019 lalu, salah satu calon Presiden yang berkontestasi memainkan retorika bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal dan terancam bubar di 2030.

3. Barat sentris

Diskusi tentang negara gagal sangat Barat sentris. Definisi, kriteria yang ada tentang negara gagal bukan hanya bervariasi tetapi didasari asumsi negara modern khas Barat, yang melihat setiap negara harus berjalan sesuai dengan norma, aturan dan nilai Barat.

Karena itu, sebuah negara yang tidak sesuai dengan pandangan ideal Barat dikategorikan sebagai negara gagal (Bilgin dan Morton, 2004).

4. Fokus kegagalan

Konsep negara gagal berfokus hanya pada faktor legitimasi, otoritas dan kapasitas pemerintah serta lembaga politik formal negara.

Dia mengabaikan struktur informal, nilai dan kondisi masyarakat. Padahal, dalam kehidupan bernegara yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi, tanggung jawab sosial dan civic culture masyarakat belum terbangun secara baik.

Gagal tidaknya negara bukan hanya ditentukan pemerintah tetapi juga masyarakatnya.

5. Tidak bersumber dari kenyataan empiris

Wacana tentang negara gagal tidak bersumber dari kenyataan empiris di sebuah negara. Pelabelan negara gagal tidak selalu disertai penelitian yang komprehensif dan komparasi yang bertanggung jawab.

Misalnya, indeks Failed States yang keluar setiap tahun menggunakan indikator yang sama untuk konteks negara yang berbeda.

Padahal, situasi di Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa tentu berbeda dengan situasi yang dialami Singapura dengan penduduk kurang dari 10 juta jiwa

6. Kritik antisipatif

Opini politik Ibas bisa dilihat sebagai kritikan antisipatif, yaitu jika pemerintah Indonesia tidak menangani Pandemi covid 19 dengan baik, maka Indonesia terancam menjadi negara gagal.

Dimaknai seperti ini, opini Ibas menjadi positif. Sayangnya, opini wakil ketua umum partai Demokrat ini tidak sepenuhnya tepat dan bertanggung jawab.

Lowy Institute memang menempatkan Indonesia di ranking 85 dari 98 negara terkait dengan kinerja pengendalian Covid -19.

Posisi Indonesia bahkan di bawah beberapa negara Asean, seperti Thailand dan Singapura. Namun pemeringkatan tersebut tidak mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar, status ekonomi masyarakat yang sebagian besar midlle low sehingga harus bekerja untuk bisa makan, nilai budaya yang menyulitkan masyarakat melakukan pembatasan sosial (tradisi mudik, misalnya).

Faktor-faktor ini membuat kinerja pemerintah Indonesia menjadi lemah dalam mengendalikan covid 19. Karena itu, buruknya negara ini menanggulangi pandemi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.

Ini tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

7. Lebih baik berbuat sesuatu

Terakhir, dalam situasi di mana bangsa Indonesia sedang kesulitan karena pandemi covid 19, jauh lebih bijaksana jika Ibas dan elit politik lainnya berbuat sesuatu untuk mengatasi pandemi ini.

Saat ini Ibas dan partai Demokrat memang bukan rulling party. Namun demikian, partai Demokrat punya sumber daya dan networking politik yang bisa dikolaborasikan bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini.

Dalam situasi berat seperti sekarang, masyarakat lebih menghargai pribadi atau kelompok yang “menyalakan terang dari pada meratapi kegelapan”.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 15 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Alasan Pembubaran Koperasi

Alasan Pembubaran Koperasi

Nasional
Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.