Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Kepala Daerah Terbuka Data Covid-19, Puan: Harus Jujur dengan Kondisi Daerahnya

Kompas.com - 08/07/2021, 17:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan real time.

Menurut dia, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan kemudian penetapan langkah penanganan.

"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Tinjau RS Darurat Lapangan Tembak di Surabaya, Puan Ingatkan Pentingnya Sense of Emergency

Puan mengungkapkan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi.

Politisi PDI-P itu mengaku tak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi.

"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022," tutur dia.

Ketua DPP PDI-P itu juga memimpin vaksinasi Covid-19 terhadap warga di Surabaya dan Jawa Timur.

Menurut Puan, DPR membawa tambahan 30.000 dosis untuk pelaksanaan vaksinasi di lokasi tersebut.

Baca juga: PPKM Darurat, Puan Minta Anggota DPR Terapkan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan vaksinasi itu digelar di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, dan akan berlangsung selama 20 hari mulai 6 Juli 2021.

Ia mengatakan, target minimal penerima vaksin di lokasi itu mencapai 50.000 orang per hari.

Puan menuturkan, guna mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksinasi pada November 2021, pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Ia menilai, pemetaan penting untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lainnya.

"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com