UU KPK Kembali Digugat ke MK, Pemohon Persoalkan Alih Status ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Watch Indonesia Yusuf Sahide mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pasal yang ingin ia ujikan yakni Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap sebagian frasa dalam pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian yang tertulis dalam berkas permohonan, Kamis (8/7/2021).

Pasal 69B Ayat 1 berbunyi:

Baca juga: MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,".

Kemudian Pasal 69C berbunyi:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,".

Pemohon menilai, hasil penilaian tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK telah dijadikan dasar serta ukuran baru untuk menentukan status ASN pegawai KPK.

Sementara bagi pegawai tidak tetap menjadi setidak-tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK), padahal tidak ada satu pun aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan baik UU KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan TWK.

"Adapun Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Perkom 1/2021 itu hanya mewajibkan ikut serta tidak menjadi syarat harus dinyatakan memenuhi syarat dalam proses asesmen tersebut," tulis dalam berkas permohonan.

Menurut pemohon, sebagai konsekuensi dari digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran baru untuk menentukan apakah pegawai KPK layak diangkat menjadi ASN, maka terdapat perluasan penggunaan kata dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluasan tersebut ada dalam Pasal 69B Ayat 1 dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai.

Oleh karena itu, dalam provisi karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa putusan Mahkamah tidak selalu berlaku surut maka, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian yang lebih jauh terhadap hak konstitusional, pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan sela.

Adapun putusan itu bertujuan untuk memerintahkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan KPK untuk mempekerjakan kembali dan tidak memberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Tentunya dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.

Sementara dalam pokok perkara pemohon meminta MK menyatakan frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B Ayat 1 dan pasal 69C UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian isi berkas permohonan tersebut.