Kapolri Ingatkan Perusahaan dan Pekerja Patuhi Aturan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan dan para pekerja mematuhi peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku sampai 20 Juli 2021.

Sigit mengatakan, PPKM darurat telah mengatur pembagian sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan tetap beraktivitas dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain sektor tersebut, wajib bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Tentunya kegiatan tersebut esensinya adalah mencegah interaksi masyarakat dengan menjaga mobilitas. Semoga pembagian ini dipahami masyarakat mana yang termasuk sektor esensial dan kritikal," kata Sigit, saat meninjau vaksinasi masaal di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, dikutip dari keterangan pers, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Mendagri Segera RBaca juga: Revisi Aturan PPKM Darurat, Luhut Usulkan 11 Kelompok Sektor Kritikalevisi Aturan Operasional Sektor Esensial Selama PPKM Darurat

Sigit juga mengajak elemen masyarakat berkolaborasi dengan TNI-Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi Covid-19. Dengan demikian, kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera tercapai.

"Semoga akhir Juli atau Agustus vaksinasi kita bisa tembus dari 1 juta jadi 2 juta dosis per hari dan akan bertambah terus selanjutnya. Agar percepatan herd immunity dapat segera terlaksana," ucapnya.

Vaksinasi di GOR Arcamanik Bandung ini diselenggarakan oleh TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 8-9 Juli 2021 dengan total target vaksinasi sebanyak 4.500 orang dari masyarakat umum yang sudah menerima dosis pertama.

Stok vaksin yang disiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 4.500 dosis Coronavac milik pemprov dengan 235 orang vaksinator.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito.

Baca juga: Sektor Esensial yang Boleh WFO 50 Persen Akan Direvisi, Berikut Daftarnya...

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan, Menteri Dalam Negeri akan melakukan revisi terhadap aturan operasional sektor esensial, non-esensial dan kritikal selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Hal tersebut menyusul sejumlah usulan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait operasional ketiga sektor tersebut.

Usulan sektor esensial tersebut terbagi ke dalam tiga bidang.

Pertama, dalam sektor keuangan dan perbankan diusulkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada pelayanan pelanggan, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

Kedua, sektor teknologi informatika dan komunikasi, meliputi operator seluler data center, internet, pos dan pekerja media terkait dengan peran pentingnya dalam penyebaran informasi resmi dan benar dari pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga, untuk industri orienstasi ekspor diusulkan agar pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEP selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Kemudian, Luhut juga mengusulkan 11 bidang masuk sektor kritikal.

Pertama, bidang kesehatan. Kedua, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, bidang energi. Keempat, bidang logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Kelima, makanan dan minuman dan penunjangnya termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan.

Keenam, bidang petrokimia. Ketujuh, semen dan bahan bangunan. Kedelapan, objek vital nasional. Kesembilan, proyek strategis nasional. Kesepuluh proyek konstruski. Kesebelas, utilitas dasar seperti listrik air dan pengelolaan sampah.