Kompas.com - 08/07/2021, 14:59 WIB
Ilustrasi gargle, berkumur tidak hanya di rongga mulut, tetapi sampai ke kerongkongan atau tenggorokan. (Dok. Shutterstock) Ilustrasi gargle, berkumur tidak hanya di rongga mulut, tetapi sampai ke kerongkongan atau tenggorokan.

Saat ini tengah dilakukan uji post market BioSaliva di tiga laboratorium, yaitu Lab Mikrobiologi FK Universitas Indonesia, Lab Biomedik Lanjut FK Universitas Padjadjaran, dan Lab Mikrobiologi Klinik FK Universitas Airlangga.

Per awal Juli 2021, masyarakat sudah bisa mendaftar untuk tes PCR dengan metode gargle tersebut di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium (GSI Lab), Jakarta.

Diharapkan, dalam waktu dekat bisa juga digunakan di seluruh Indonesia.  Adapun BioSaliva telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 1 April 2021, dengan Nomor Kemenkes RI AKD 10302120673.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Covid-19 di Jawa-Bali Masih Sangat Rendah

Ke depannya juga diharapkan proses pengambilan sampel dengan BioSaliva dapat dilakukan di area nonmedis dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Hal itu dapat mengurangi kerumunan dan menghindari kontak. Keunggulan lainnya, pengambilan sampel dalam jumlah sangat besar bisa dilakukan tanpa perlu menambah tenaga medis.

Tak bisa gantikan PCR

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, BioSaliva bisa digunakan untuk screening kasus Covid-19. Namun, belum bisa menggantikan PCR untuk mendiagnosis kasus positif Covid-19.

"Kalau untuk menggantikan PCR enggak lah, tapi ini bisa diandalkan untuk alat screening bisa, kalau untuk diagnosis ya tetap PCR untuk konfirmasi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Soal BioSaliva, Epidemiolog: Untuk Screening Bisa, tapi Tak Bisa Gantikan PCR

Ia menilai, BioSaliva bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19 dalam pelacakan kontak erat atau tracing, karena akurasi alat tersebut sudah teruji dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Dan memang sudah akurasinya sudah teruji dan memenuhi standar WHO, karena sensitivitasnya minimal harus sama atau lebih dari 80 persen, spesifiksitasnya minimal sama atau lebih dari 97 persen, dan yang saya tahu yang ada saat ini sudah memenuhi," ujarnya.

Dicky mengingatkan, dalam strategi kesehatan masyarakat, pemerintah sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek sensitivitas, namun juga aspek efektivitas dan efisiensi.

Baca juga: Aturan Baru Naik Pesawat: Pemeriksaan PCR/Antigen di 742 Lab dan Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ia mengatakan, BioSaliva memang sudah teruji memiliki sensitivitas sesuai standar WHO, akan tetapi pemerintah harus melihat aspek efektivitas dan efisiensinya.

"Kalau bicara program screening secara keseluruhan harganya mahal, saya enggak tahu kalau di Indonesia berapa. Jadi kalau program screening tetap diarahkan ke yang lebih praktis dalam pemakaian maupun harganya terjangkau, karena pemerintah tidak membuat ini free, kecuali kalau ini free," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.