Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Maaf Setelah Wasekjennya Usulkan Rumah Sakit Khusus Pejabat

Kompas.com - 08/07/2021, 14:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine Rumaseuw yang mengusulkan adanya rumah sakit khusus bagi pejabat.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, pernyataan tersebut merupakan usulan pribadi Rosaline dan tidak mewakili sikap partai.

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan

Viva mengatakan, DPP PAN juga telah memberikan teguran kepada Rosaline atas pernyataanya tersebut.

Menurut Viva, pernyataan Rosaline itu tidak tepat karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa memandang stratifikasi sosial.

Ia melanjutkan, pernyataan Rosaline berangkat dari rasa sedih karea wafatnya anggota Fraksi PAN DPR John Siffy Mirin serta beberapa tokoh partai politik lainnya karena tidak tertangani oleh rumah sakit.

"Dokter Rosaline itu orang baik. Siapapun yang meminta pertolongan akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid 19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid-19," ujar dia.

Viva pun mengeklaim PAN akan terus bersama pemerintah dan masyarakat dalam berjuang memberantas pandemi Covid-19.

"Hal itu telah dibuktikan dengan partisipasi aktif fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara serta aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat," kata Viva.

Baca juga: Wasekjen Usul Buat RS Khusus Pejabat, PAN: Usulan Pribadi, Kami Juga Kaget

Sebelumnya, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat.

Ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com