Khawatir Corona Varian Baru Tetap Masuk, Pimpinan Komisi V DPR Usulkan Perjalanan Internasional Selama PPKM Darurat Ditutup

Kompas.com - 08/07/2021, 13:56 WIB
Ilustrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai KOMPAS.com/SRI LESTARIIlustrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Alkadrie mendorong pemerintah untuk menutup pintu perjalanan internasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Ia menilai, melihat kondisi negara saat ini yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 ditambah varian baru virus corona yang masuk, pemerintah perlu mengambil kebijakan tersebut.

Syarief menilai, dengan kondisi seperti ini, pembatasan hanya untuk negara-negara tertentu masih berpotensi tetap memunculkan masuknya varian baru tersebut ke Indonesia.

"Sebab saya kira begini, varian ini bisa berpindah-pindah. Maka untuk sementara, dari luar itu tutup dulu selama PPKM Darurat," kata Syarief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Simak, Aturan Terbaru WNA Masuk Indonesia per 6 Juli 2021

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, ketika pintu perjalanan internasional ditutup seluruhnya, pemerintah tetap harus menguatkan program-program seperti 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Terkhusus, Syarief meminta pemerintah melakukan peningkatan tracing di masyarakat selama PPKM Darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sementara pintu perjalanan ditutup, pemerintah supaya tinggal men-tracing yang di dalam negeri saja," ujarnya.

Ia tak memungkiri, adanya Warga Negara Asing (WNA) yang tetap diperbolehkan masuk selama PPKM Darurat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Bahkan, menurutnya muncul isu-isu yang juga termakan di berbagai lapisan masyarakat soal masuknya WNA di tengah PPKM Darurat.

Baca juga: WNA Masuk RI di Tengah Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat, Ini Kata Luhut

Oleh karena itu, menutup pintu perbatasan dinilai sebagai kunci menanggulangi kondisi psikologis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

"Karena terus terang saja, masyarakat kita ini belum bisa, masih terbawa atau termakan isu-isu, bukan hanya dari menengah ke bawah, menengah ke atas juga saya kira. Sehingga hal-hal seperti, 'kok dari luar boleh masuk, sedangkan kita malah ditahan'. Ini belum sampai, kita menyambungkannya kepada masyarakat secara menyeluruh," tutur dia.

"Kita belum sampai untuk menyambungkan itu kepada mereka secara keseluruhan. Pesan ini belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Padahal ini untuk kepentingan bersama," tambah dia.

Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diiringi dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan bersamaan karena masalah pandemi merupakan persoalan bersama.

Baca juga: Masuk Indonesia, WNA Wajib Bawa Kartu Vaksin Covid-19

"Jadi tidak hanya dari pemerintah, seharusnya rakyat secara bersatu mengatasi persoalan itu. Seperti termasuk melaksanakan prokes. Tapi karena kondisi kita seperti ini, ya harus disadarkan dulu bahwa kita (pemerintah) ini tegas," ucap Syarief.

Ketegasan pemerintah, menurut dia, diperlukan dalam mengambil setiap kebijakan di tengah pandemi.

Sehingga, masyarakat nantinya dapat memahami apa tujuan dari setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Artinya sebuah komponen masyarakat bakal merasakan. Oh, ini pemerintah memang sudah sangat khawatir terhadap ini, sehingga memberlakukan hal-hal ini. Supaya ada pengertian yang sama antara masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada termasuk pemerintah. Jika tidak, sulit mengatasinya," nilai Syarief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.