Khawatir Corona Varian Baru Tetap Masuk, Pimpinan Komisi V DPR Usulkan Perjalanan Internasional Selama PPKM Darurat Ditutup

Kompas.com - 08/07/2021, 13:56 WIB
Ilustrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai KOMPAS.com/SRI LESTARIIlustrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Alkadrie mendorong pemerintah untuk menutup pintu perjalanan internasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Ia menilai, melihat kondisi negara saat ini yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 ditambah varian baru virus corona yang masuk, pemerintah perlu mengambil kebijakan tersebut.

Syarief menilai, dengan kondisi seperti ini, pembatasan hanya untuk negara-negara tertentu masih berpotensi tetap memunculkan masuknya varian baru tersebut ke Indonesia.

"Sebab saya kira begini, varian ini bisa berpindah-pindah. Maka untuk sementara, dari luar itu tutup dulu selama PPKM Darurat," kata Syarief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Simak, Aturan Terbaru WNA Masuk Indonesia per 6 Juli 2021

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, ketika pintu perjalanan internasional ditutup seluruhnya, pemerintah tetap harus menguatkan program-program seperti 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Terkhusus, Syarief meminta pemerintah melakukan peningkatan tracing di masyarakat selama PPKM Darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sementara pintu perjalanan ditutup, pemerintah supaya tinggal men-tracing yang di dalam negeri saja," ujarnya.

Ia tak memungkiri, adanya Warga Negara Asing (WNA) yang tetap diperbolehkan masuk selama PPKM Darurat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Bahkan, menurutnya muncul isu-isu yang juga termakan di berbagai lapisan masyarakat soal masuknya WNA di tengah PPKM Darurat.

Baca juga: WNA Masuk RI di Tengah Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat, Ini Kata Luhut

Oleh karena itu, menutup pintu perbatasan dinilai sebagai kunci menanggulangi kondisi psikologis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.