Kompas.com - 08/07/2021, 13:01 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas KOMPAS.com / DANI PRABOWOKetua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menekankan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Abbas mengatakan, PPKM bukan hanya sekadar pembatasan kegiatan, tetapi hal itu menyangkut persoalan kemanusiaan serta keselamatan jiwa manusia.

“Mematuhi PPKM jangan dianggap sebagai sebuah beban tapi adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga serta karyawan kita dan orang lain,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Anggota DPR Minta Aparat Berlaku Humanis Saat Tertibkan Pelanggar PPKM Darurat

Ketua PP Muhammadiyah ini mengakui, kebijakan terkait PPKM memang pilihan yang sangat sulit dilakukan karena mendampak banyak aspek kehidupan.

Namun, menurut dia, apabila semua pihak tidak menerapkan PPKM, akan semakin banyak masyarakat yang jatuh sakit dan meninggal akibat Covid-19.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena kebijakan PPKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Untuk itu uluran tangan dari pemerintah menjadi sesuatu yang harus karena kalau tidak maka mereka tentu akan menghadapi masalah yang berat,” ucap dia.

Selain itu, Abbas mengajak umat Islam melalui masjid yang ada di sekitarnya agar ikut membantu orang yang membutuhkan.

Sebab, ia menilai kemungkinan jumlah bantuan dari pemerintah tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada.

“Agar menghimbau warga masyarakat mau membantu mereka-mereka yang benar-benar terpukul eknominya oleh kebijakan dari PPKM ini,” kata Abbas.

Baca juga: Bulog Siapkan 200.000 Ton Beras Bansos di Masa PPKM

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.