"The King of Lip Service" untuk Jokowi dan "The King of Silent" untuk Ma'ruf Amin, Kritik dari Kampus ke Pemimpin Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) mengkritik pemerintah melalui unggahan di media sosial, Rabu (7/7/2021).

Salah satu kritik yang disampaikan BEM KM Unnes ditujukan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam unggahannya baik di Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma'ruf Amin sebagai "The King of Silent".

BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Baca juga: BEM KM Unnes Sebut Maruf Amin sebagai The King of Silent

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Tidak hanya kepada Wapres, BEM KM Unnes juga mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahan yang sama, BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai "The King of Lip Service" dan Puan sebagai "The Queen of Ghosting".

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Pada penjelasannya, BEM KM Unnes menilai, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Mereka mencontohkan perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.

Tanggapan Wapres

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik," kata Masduki dalam konferensi pers, Rabu.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres bukan pekerja eksekutorial atau orang yang mengeksekusi segala kebijakan atau program-program kerja yang dibuat.

Sebab, yang mengeksekusi itu semua adalah kementerian/lembaga terkait.

Ia mengatakan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

"Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata dia.

Menurut Masduki, penilaian-penilaian yang diberikan terhadap kinerja Wapres itu ketika dibandingkan dengan survei-survei reputatif sangat berkesinambungan.

Sebab, ujar dia, tidak sedikit pula survei-survei yang tidak memiliki reputasi baik kerap kali memojokkan kinerja Wapres Ma'ruf.

"Artinya bahwa memang Wapres bekerja. Bahwa bekerja tidak selalu didengungkan, tidak selalu disuarakan, iya. Karena memang Wapres kita ini dengan gaya low profile punya argumentasi tersendiri. Kalau Presiden sudah berbicara ya, cukuplah," ucap dia.

Baca juga: Wapres Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja dengan Baik

Masduki juga menyoroti bahwa sikap mahasiswa yang kritis sangat baik dan kritik kepada suatu keadaan, termasuk jalannya kekuasaan memang harus muncul dari para mahasiswa yang kritis dan independen.

Namun, ia mengharapkan kritik-kritik itu turut memiliki pembanding.

Hal tersebut sangat penting mengingat dalam negara demokrasi tidak boleh menghalang-halangi kebebasan berpendapat.

Terkait julukan tersebut, Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf Amin sudah mengetahui bahwa dirinya mendapat kritik seperti itu.

Namun, reaksi yang disampaikan Ma'ruf pun disebutkannya biasa-biasa saja.

"Sudah tahu (soal kritikan BEM KM Unnes). Reaksinya biasa-biasa, ketawa-ketawa saja," ujar Masduki.

Baca juga: Maruf Amin Tegaskan Tak Ada Agama yang Ajarkan Terorisme

Masduki mengatakan, untuk memberi tanggapan soal itu kepada wartawan, ia sudah meminta langsung kepada Wapres Ma'ruf.

Wapres Ma'ruf pun mempersilakannya.

"Saya bilang, saya minta izin bahwa saya akan jawab. (Wapres mengatakan) 'Kamu jawab oke, enggak dijawab juga enggak apa-apa. Biarin aja, lah, mahasiswa biar pinter-pinter'," kata Masduki menirukan ucapan Ma'ruf.

Masduki memastikan bahwa Wapres Ma'ruf bukanlah tipe orang yang pemarah dan mudah marah ketika mendapat kritikan.

Selain itu, Masduki meyakinkan bahwa Wapres sama sekali tidak menggunakan jaringan buzzer atau influencer untuk merespons kritik-kritik yang muncul.

"Wapres tidak menggunakan jaringan-jaringan buzzer atau influencer. Beliau kan ulama, beliau tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang karena mengabdi kepada negara semampu dia dilakukan," kata dia.

Respons Rektorat Unnes

Rektorat Unnes pun turut angkat bicara terkait kritikan BEM KM mereka yang dilakukan melalui media sosial itu.

Melalui siaran pers yang ditandatangani Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, pihak Unnes menyatakan bahwa pernyataan tersebut berasal dari internal BEM KM Unnes.

"Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes," tulis siaran pers tersebut pada poin pertama.

Baca juga: Rektor Unnes Akan Bina Mahasiswa Pengkritik Wakil Presiden dan Ketua DPR

Selanjutnya pada poin kedua, Unnes menyatakan bahwa pihaknya menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.

Meskipun demikian, pihak Unnes menyayangkan unggahan-unggahan di media sosial yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian, bukan bernuansa akademik perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pun berjanji akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes.

"Unnes akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian," demikian poin berikutnya.

Diawali kritik BEM UI

Beberapa hari sebelumnya, kritikan terhadap pemerintah melalui akun resmi BEM juga dilakukan oleh BEM kampus lainnya.

BEM Universitas Indonesia (UI) adalah yang pertama kali mendengungkan kritik berupa julukan kepada kepala negara.

Mereka menjuluki Jokowi sebagai "The King of Lip Service".

Baca juga: Saat Jokowi Bereaksi atas Cap The King of Lip Service dari BEM UI

Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.

Selain itu, postingan itu menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi, mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis @BEMUI_Official sambil mengunggah sebuah poster bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service", Sabtu (26/6/2021).

Atas aksi tersebut Rektorat UI pun sempat meradang.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI Amelita Lusia menyebut cara penyampaian yang dilakukan BEM UI kurang tepat.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Soal Pemanggilan BEM UI, BEM Unsri: Rektorat Tak Boleh Kebiri Kritik Mahasiswa

Kendati demikian, Amelita mengklaim pemanggilan ini merupakan bagian dari langkah pembinaan.

Saat itu, Presiden Jokowi pun bereaksi atas kritikan tersebut.

Jokowi mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI merupakan bentuk dari pembelajaran dalam mengekspresikan pendapat.

"Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Jokowi dalam keterangan persnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi juga menilai, kritik boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Dia menekankan, kritik dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus.

"Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berekspresi, tetapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," ucap Jokowi.

Baca juga: Disebut King of Lip Service, Jokowi: Saya Kira Ini Bentuk Ekspresi Mahasiswa

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya.

"Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter," ujar Jokowi.