Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tagar #BapakPresidenMenyerahlah Trending di Twitter, KSP: Tak Ada Urgensi

Kompas.com - 07/07/2021, 19:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai, tak ada urgensinya meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya karena alasan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan merespons tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #IndonesiaKolaps yang sempat bertengger di trending topic Twitter, Rabu (7/7/2021).

"Nggak ada (urgensi). Semua harus sama-sama melihat pandemi ini adalah menjadi persoalan kita bersama," kata Irfan saat dihubungi, Rabu.

Menurut dia, penanganan pandemi harus dilihat secara komprehensif. Pemerintah memiliki infrastruktur, regulasi, dan pedoman penanganan pandemi.

Namun, hal itu harus diimbangi dengan dukungan masyarakat. Seluruh warga seharusnya disiplin mematuhi aturan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan.

Baca juga: Luhut: Indonesia Beruntung Ada Orang Seperti Jokowi, Pengambilan Keputusan Cepat dan Berani

Misalnya, mematuhi aturan larangan mudik saat Lebaran. Kemudian, bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19 dan tidak malah menyebar berita bohong.

Atau, paling tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sekeras apa pun pemerintah berupaya, lanjut Irfan, pandemi sulit teratasi jika masyarakat abai.

"Ini kerja sama, nggak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini dan sudah ada arahan dari pemerintah begini begitu, tetapi masyarakat tetap ngeyel ya susah," ujarnya.

Irfan menilai, beberapa negara sudah mengalami perlandaian kasus Covid-19 karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat Indonesia kompak mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

"Mari kita bisa bekerja sama semuanya. Lihat itu bukan buat kepentingan personal, bukan untuk pemerintah saja," kata Irfan.

Baca juga: Covid-19 Meningkat, Jokowi Buka Opsi PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali

"Kita butuh keteladanan dari pimpinan, tapi kita juga perlu kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat," tuturnya.

Untuk diketahui, tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #IndonesiaKolaps bertengger di trending topic Twitter. Puluhan ribu warganet berkicau soal penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Oleh warganet Presiden Jokowi dinilai gagal menangani pandemi lantaran kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan drastis.

Adapun data terbaru pemerintah menunjukkan, terjadi penambahan 34.379 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Rabu (7/7/2021), tercatat ada 2.379.397 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com