Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Minta Kader Pasang Baliho Bergambar Ketum Saat Kasus Covid-19 Kian Parah, Pengamat: Sulit Dipahami

Kompas.com - 07/07/2021, 19:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyentil tindakan elite politik yang mulai memasang spanduk dan baliho bergambar wajah mereka dalam rangka menyambut Pemilu 2024.

Secara etik, ia menilai, hal itu tidak patut dilakukan di tengah tingginya kasus Covid-19. Terlebih para elite politik tersebut juga merupakan pejabat pemerintahan.

"Secara etik, sulit memahami orang kok bisa membuat spanduk baliho dimana-mana saat Covid seperti sekarang. Saat yang bersamaan kita enggak mendengar apakah visi mereka tentang tata cara menanggulangi Covid-19," kata Ray dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube PARA Syndicate.

Menurut Ray, seorang elite politik yang juga menjabat sebagai pejabat publik semestinya menyalurkan segala upaya mereka untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19.

Selain itu, Ray juga menyoroti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh sejumlah partai politik dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kemenkes: Dalam Beberapa Hari ke Depan Kasus Covid-19 Diperkirakan Terus Meningkat

Di satu sisi, Ray menilai hal itu merupakan suatu hal yang baik. Namun, di sisi lain, kegiatan vaksinasi dianggap sebagai upaya partai politik menggaet suara.

"Itu sama seperti mau nyodorin BLT gitu ya, partai ikut terlibat. Jadi memang ada keuntungan secara politik yang mereka dapatkan," ujar Ray.

Dikutip dari Kompas.tv, DPP Partai Golkar memerintahkan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pimpinanPartai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi sayap dan ormas Hasta Karya, untuk memasang foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam bentuk baliho atau billboard dan videotron.

Perintah itu tertuang dalam surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pada Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Puluhan Warga Kompleks Villa Mutiara Cinere Depok Positif Covid-19, Diduga dari Perkantoran di Jakarta

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penerbitan surat tersebut merupakan amanah dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Maret 2021 tentang pengusulan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Ya betul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas dan Rapimnas Maret 2021 yang lalu yang menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada seluruh masyarakat," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com