Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Lokasi Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi

Kompas.com - 07/07/2021, 15:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, lokasi menjadi salah satu penyebab mengapa kemiskinan di Tanah Air masih terjadi.

Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga banyak daerahnya yang sulit tersentuh.

"Kemiskinan di negara kita bukan hanya tentang kultural atau struktural, tapi juga ada kemiskinan spasial. Kemiskinan yang diakibatkan karena lokasi itu yang daya ungkitnya lebih sulit," kata Muhadjir saat kuliah umum kepada peserta PPRA LXII dan PPSA XXII tahun 2021 Lemhannas, Rabu (7/7/2021).

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka statistik. Perlu tindakan nyata di lapangan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.

Menurut dia, semakin kecil angka kemiskinan, maka daya ungkitnya lebih kuat. Jika diistilahkan dalam ekonomi, kata dia, dibutuhkan COR (Capital Output Ratio) yang lebih besar.

Baca juga: Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

"Contohnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan COR yang lebih berat dibandingkan daerah lain untuk bisa memperoleh output yang sama," kata dia.

Penyebabnya, kata dia, di wilayah tersebut masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

Menurut Muhadjir, angka yang semakin berkurang merupakan indikator untuk lebih fokus memberikan perhatian melalui berbagai upaya yang lebih besar dalam mengatasinya.

"Kalau kemiskinan kultural bisa diatasi dengan perubahan perilaku, kemiskinan struktural diatur dengan tindakan-tindakan yang bersifat struktural seperti mengubah Surat Keputusan (SK) atau melalui tindakan kohersif," kata dia.

Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, kemiskinan spasial sangat sulit ditangani karena keterlambatan.

Hal tersebut karena luasnya wilayan Indonesia dan banyak pulau-pulau kecil di dalamnya.

Baca juga: Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

"Jadi kalau ada orang miskin, meskipun hanya 50 di pulau terpencil itu akan lebih sulit dan membutuhkan COR lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau," kata dia.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai penanganan kemiskinan, kata dia, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum benar-benar menyentuh yang ada di lapangan.

Penyebabnya antara lain karena kebijakan hanya mengacu pada data kuantitatif.

"Padahal pendekatan kualitatif meskipun mungkin tidak dapat menarik kesimpulan secara pasti, tapi dengan melihat persoalan satu kasus secara mendalam akan mampu merepresentasi kasus-kasus lain yang mungkin terjadi di tempat lain," tutur Muhadjir.

Dengan demikian, Muhadjir berkesimpulan bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa diperlukan strategi dan tindakan nyata di lapangan. Termasuk pengentasan kemiskinan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com