Kompas.com - 07/07/2021, 15:58 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, lokasi menjadi salah satu penyebab mengapa kemiskinan di Tanah Air masih terjadi.

Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga banyak daerahnya yang sulit tersentuh.

"Kemiskinan di negara kita bukan hanya tentang kultural atau struktural, tapi juga ada kemiskinan spasial. Kemiskinan yang diakibatkan karena lokasi itu yang daya ungkitnya lebih sulit," kata Muhadjir saat kuliah umum kepada peserta PPRA LXII dan PPSA XXII tahun 2021 Lemhannas, Rabu (7/7/2021).

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka statistik. Perlu tindakan nyata di lapangan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.

Menurut dia, semakin kecil angka kemiskinan, maka daya ungkitnya lebih kuat. Jika diistilahkan dalam ekonomi, kata dia, dibutuhkan COR (Capital Output Ratio) yang lebih besar.

Baca juga: Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Contohnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan COR yang lebih berat dibandingkan daerah lain untuk bisa memperoleh output yang sama," kata dia.

Penyebabnya, kata dia, di wilayah tersebut masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

Menurut Muhadjir, angka yang semakin berkurang merupakan indikator untuk lebih fokus memberikan perhatian melalui berbagai upaya yang lebih besar dalam mengatasinya.

"Kalau kemiskinan kultural bisa diatasi dengan perubahan perilaku, kemiskinan struktural diatur dengan tindakan-tindakan yang bersifat struktural seperti mengubah Surat Keputusan (SK) atau melalui tindakan kohersif," kata dia.

Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, kemiskinan spasial sangat sulit ditangani karena keterlambatan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.