Pemerintah Diminta Beri Kejelasan soal Subsidi Dunia Usaha agar Patuhi PPKM Darurat

Kompas.com - 07/07/2021, 12:16 WIB
Polisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoPolisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pemerintah untuk memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang disiapkan untuk dunia usaha tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Luqman berpendapat, penjelasan itu dibutuhkan agar dunia usaha mau mematuhi ketentuan PPKM darurat yang mengharuskan mereka menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi para pekerja.

"Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Luhut Minta Menaker Terbitkan Instruksi yang Wajibkan Karyawan Sektor Non-esensial WFH

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, empat hari pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitasn dan interaksi masyarakat.

Menurut Luqman, salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perusahaan di sektor non-esensial yang tidak melaksanakan WFH.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada kejelasan mengenai subsidi dari pemerintah kepada dunia usaha agar mereka mau menerapkan WFH kepada pekerjanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun khawatir, apabila tidak ada subsidi atau stimulus yang diberikan pemerintah, para pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal.

"Pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," ujar Luqman.

Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Perusahaan Non-Esensial Tak Paksa Pegawai Bekerja dari Kantor

Di samping itu, pemerintah juga mesti meyakinkan pelaku usaha agar mereka sadar untuk berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19.

"Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman Covid-19," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan WFH bagi seluruh karyawan selama PPKM darurat.

Jika ada karyawan sektor non-esensial yang masih diminta bekerja dari kantor atau work from office (WFO) oleh perusahaan, Luhut meminta mereka melapor ke Dinas Ketenagakerjaan di provinsi masing-masing.

"Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non-esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Luhut mengatakan, selama masa PPKM Darurat perusahaan tidak bisa melakukan pemberhentian sepihak pada karyawannya yang bekerja dari rumah.

Baca juga: WNA Masuk RI di Tengah Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat, Ini Kata Luhut



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.