Transparency International Surati Jokowi soal KPK, Nyatakan Keprihatinan hingga Minta Pemberhentian Pegawai Dibatalkan

Kompas.com - 07/07/2021, 11:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga antikorupsi Transparency International (TI) yang bermarkas di Berlin, Jerman menyurati presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7/2021).

Adapun surat kepada Jokowi itu dikirim Transparency International terkait keprihatinannya terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Transparency International menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam atas pelemahan terus menerus dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia," kata Chief Executive Officer TI, Daniel Eriksson, dalam suratnya yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Transparency International menilai, terjadi perubahan dalam tubuh KPK setelah adanya revisi undang-undang lembaga antirasuah itu pada tahun 2019.

Baca juga: KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Padahal, menurut Daniel, KPK sudah efektif sebagai sebagai lembaga antikorupsi sebelum adanya revisi tersebut.

"Selama dua tahun terakhir, kita telah melihat ancaman berkelanjutan terhadap independensi dan keberhasilan KPK," kata Daniel.

Apalagi, pelemahan tersebut terlihat dengan diberhentikannya pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Di antara yang diberhentikan ada nama penyidik senior dan pegawai yang berintegritas dalam memberantas korupsi.

Selain itu, menurut Daniel, pelantikan yang dilakukan KPK terhadap pegawai yang lolos TWK pada 1 Juni 2021 juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Baca juga: Balas Surat Keberatan Pegawai, Pimpinan KPK Tolak Batalkan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil TWK

Hal ini, menurut Transparency International, juga bertentangan dengan Prinsip Jakarta tentang Otoritas antikorupsi dan komitmen antikorupsi Indonesia.

Daniel menyebut, Transparency International bersama masyarakat sipil di seluruh Indonesia, termasuk akademisi dan jurnalis telah menyuarakan keprihatinan tersebut.

Mereka, meminta Presiden Jokowi untuk menegur Komisioner KPK dan membatalkan pemberhentian pegawai.

Apalagi, saat ini dibutuhkan KPK yang kuat, efektif, dan independen untuk mengawasi pertumbuhan dan pemulihan Indonesia yang berkelanjutan akibat pandemi Covid-19.

"Transparency International mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan kekuasaan eksekutif-nya untuk memulai perbaiki reformasi yang merusak ini," kata Daniel.

"Serta untuk memastikan kapasitas KPK menjalankan peran pentingnya, sesuai dengan komitmen kepatuhan internasional Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Sambil Bawa Keranda, Mahasiswa Mataram Tolak Kedatangan Pimpinan KPK

Seperti diketahui, sebanyak 1.271 pegawai KPK dilantik menjadi ASN di Aula Gedung Juang KPK, Selasa (1/6/2021).

Para pegawai tersebut dilantik setelah lolos tes wawasan kebangsaan sebagai proses alih status menjadi ASN.

Ketentuan alih fungsi status pegawai itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai lainnya dibina kembali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.