Satgas Covid-19: Mobilitas Penduduk Masih Tinggi Meski PPKM Darurat Sudah Diterapkan

Kompas.com - 06/07/2021, 19:18 WIB
Petugas Satgas Covid-19 Kota Tasikmalaya menutup toko-toko yang bergerak di bidang non-esensial selama PPKM Darurat diberlakukan sampai tanggal 20 Juli 2021 pada Selasa (6/7/2021). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPetugas Satgas Covid-19 Kota Tasikmalaya menutup toko-toko yang bergerak di bidang non-esensial selama PPKM Darurat diberlakukan sampai tanggal 20 Juli 2021 pada Selasa (6/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, mobilitas masyarakat masih tinggi meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah diterapkan.

Hal ini diketahui dari pantauan pelaksanaan PPKM Darurat selama 3 hari terakhir.

"Selama beberapa hari pelaksanaan PPKM Darurat mobilitas masyarakat masih terlihat cukup tinggi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/7/2021).

Wiku menyebut, pengurangan mobilitas penduduk sangat penting untuk mengurangi laju penularan virus corona.

Melalui PPKM Darurat pemerintah telah menetapkan aturan pembatasan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, restoran, tempat belanja, pariwisata, transportasi, seni/budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Baca juga: PPKM Darurat, Imigrasi Bakal Deportasi WNA Pelanggar Protokol Kesehatan

"Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat untuk dapat mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa PPKM Darurat," ujar Wiku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku mengingatkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak meninggalkan kediaman jika tak ada keperluan yang mendesak.

Selain itu, warga diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Kemudian, bagi perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial diingatkan mematuhi aturan PPKM Darurat dengan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah bagi seluruh karyawan.

"Dimohon bagi sektor swasta non-esensial untuk mematuhi peraturan dan tidak memaksakan pegawainya untuk bekerja dari kantor," kata Wiku.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob Akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob Akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT Ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT Ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.