Kompas.com - 06/07/2021, 17:54 WIB
Petugas kesehatan membawa pasien menuju ruangan perawatan dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung menyatakan angka keterisian ruang isolasi atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah rumah sakit rata-rata mencapai lebih dari 90 persen akibat terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meskipun telah berupaya melakukan penambahan tempat tidur. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIPetugas kesehatan membawa pasien menuju ruangan perawatan dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung menyatakan angka keterisian ruang isolasi atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah rumah sakit rata-rata mencapai lebih dari 90 persen akibat terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meskipun telah berupaya melakukan penambahan tempat tidur. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Pertamina Bina Medika IHC Fathema Djan Rachmat mengatakan, kapasitas tempat tidur rumah sakit tetap menjadi hambatan utama di sektor keseahatan.

Fathema mangatakan, kapasitas tempa tidur rumah sakit terbilang rendah, apalagi jika dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN.

"Di negara-negara ASEAN, itu sudah 3,3, kita masih 1. Artinya, kita masih 1 tempat tidur diperebutkan oleh 1.000 orang. Itu kondisi kita sekarang. Dibandingkan negara tetangga sudah sampai di 3,3 tempat tidur untuk 1.000 orang," kata Fathema dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Dirut PBM IHC, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Kadispora Tangsel Positif Covid-19, Kini Dirawat di Rumah Sakit

Ia mengatakan, statistik tersebut merupakan latar belakang bagi Pertamina Bina Medika IHC untuk menambah tempat tidur rumah sakit di Indonesia.

Terlebih, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah belajar dari pandemi Covid-19 di mana ketersediaan tempat tidur semakin berkurang akibat lonjakan kasus.

"Sehingga pengembangan lima tahun ke depan dari PBM IHC yang merupakan aset negara Indonesia. Kita harus pikirkan bahwa kita perlu menambah tempat tidur ke depannya pak. Kalau kita belajar, lesson learn dari Covid-19 ini maka tempat tidur kita harusnya sudah lebih dari 1 berbanding 1.000," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain kapasitas tempat tidur yang masih rendah, ia juga mengungkap data bahwa pasar rumah sakit swasta di Indonesia relatif terfragmentasi.

Namun, rumah sakit swasta dinilainya menangkap pangsa pertumbuhan yang tidak proporsional.

"Pertumbuhan rumah sakit sebenarnya meningkat. Namun peningkatan ini lebih banyak di private daripada di publik," tutur dia.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak menekankan kepada Pertamedika atau Pertamina Bina Medika perlu menambah kapasitas tempat tidur mengingat masih rendahnya bed density Indonesia dibanding negara lain.

Namun di sisi lain, ia menilai bahwa Pertamedika juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit sehingga masyarakat tidak pergi berobat ke luar negeri.

"Tapi kan kita juga masih banyak kendala terkait dengan kualitas atau mutu layanan sehingga bukan saja yang dekat dengan Singapura. Ini orang Surabaya juga dikit-dikit berobat ringan ke Penang, ke Johor, ke Singapura," ujarnya.

Untuk itu, dia mempertanyakan Pertamedika apakah hanya ingin meningkatkan kapasitas tempat tidur atau juga meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia.

Pada kesimpulan rapat, Komisi VI DPR akhirnya mendesak Pertamedika untuk mempertahankan standar kualitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: Velbed di GOR Kebon Jeruk Dialihkan ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Namun, Pertamedika juga diminta menjamin efektivitas tenaga kesehatan, meningkatkan kapasitas tempat tidur dan alat-alat penunjang kesehatan melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi dan perusahaan BUMN lainnya.

Atas kesimpulan rapat tersebut, Komisi VI bakal mengundang BUMN Farmasi dalam rapat berikutnya.

"Saya rasa ini setuju, besok kita rapat dengan BUMN Farmasi. Kita juga sampaikan ini. Setuju ya," tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.