Wapres: SDM Indonesia Harus Mampu Bersaing dan Cepat Adaptasi Teknologi

Kompas.com - 06/07/2021, 16:24 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasalnya, salah satu prioritas nasional untuk mencapai Indonesia maju adalah membangun SDM unggul, yaitu SDM sehat, cerdas, berdaya saing, produktif, berakhlak mulia, dan setia kepada NKRI.

Menurut Ma'ruf, SDM unggul merupakan penentu keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

"SDM Indonesia harus dipersiapkan untuk mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi segala bidang," kata Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

Namun, kata dia, pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, membangun SDM unggul menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Sedang Hitung Kemungkinan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terutama bagi dunia pendidikan yang menjadi titik utama dalam membentuk SDM tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19, kata dia, sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka belum memungkinkan, sehingga dilakukan secara daring.

Meskipun, kata dia, pembelajaran secara daring di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengenal pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang karakteristiknya memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka.

"PJJ sifatnya terbuka, belajar mandiri, dengan memanfaatkan teknologi," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Nasional
Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Nasional
DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

Nasional
Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.