Ingatkan Ketidakpastian Covid-19, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Belanja Kementerian Lembaga 2022 untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengatur belanja kementerian/lembaga agar lebih efektif dan efisien mengingat situasi bangsa yang sedang melawan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan pemerintah agar belanja kementerian/lembaga tersebut diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

"Saya meminta pemerintah agar belanja K/L lebih efektif, efisien dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," kata Puan dalam rapat paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

Bukan tanpa alasan, Puan menilai, pemerintah perlu melakukan hal tersebut karena Indonesia pada tahun berikutnya masih dihinggapi ketidakpastian akibat Covid-19.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 pada tahun depan bisa saja lebih baik atau bisa juga lebih buruk.

Baca juga: Wapres Sebut Seluruh Negara Masih Cari Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

"Mengantisipasi ketidakpastian Covid-19 yang mungkin bisa lebih parah atau Insya Allah membaik. Sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," tutur dia.

Untuk itu, dia berharap laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dapat mengantisipasi keadaan pandemi.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P tersebut juga meminta anggota DPR dapat menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat secara maksimal.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan protokol kesehatan (prokes) yang harus dijaga oleh seluruh anggota dewan.

Ia meyakini, apabila PPKM Darurat mampu dijalankan dengan maksimal oleh seluruh pihak, maka akan berdampak positif khususnya di daerah zona merah.

"Insya Allah dengan PPKM Darurat ini, Indonesia khususnya di zona merah bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya," harap Puan.

Baca juga: Anies Marah Ibu Hamil Diminta WFO: Kalau Terpapar Covid-19 Komplikasinya Tinggi

Adapun rapat paripurna DPR mengagendakan Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP Tahun 2022.