Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Ketidakpastian Covid-19, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Belanja Kementerian Lembaga 2022 untuk Kesejahteraan Rakyat

Kompas.com - 06/07/2021, 15:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengatur belanja kementerian/lembaga agar lebih efektif dan efisien mengingat situasi bangsa yang sedang melawan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan pemerintah agar belanja kementerian/lembaga tersebut diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

"Saya meminta pemerintah agar belanja K/L lebih efektif, efisien dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," kata Puan dalam rapat paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

Bukan tanpa alasan, Puan menilai, pemerintah perlu melakukan hal tersebut karena Indonesia pada tahun berikutnya masih dihinggapi ketidakpastian akibat Covid-19.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 pada tahun depan bisa saja lebih baik atau bisa juga lebih buruk.

Baca juga: Wapres Sebut Seluruh Negara Masih Cari Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

"Mengantisipasi ketidakpastian Covid-19 yang mungkin bisa lebih parah atau Insya Allah membaik. Sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," tutur dia.

Untuk itu, dia berharap laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dapat mengantisipasi keadaan pandemi.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P tersebut juga meminta anggota DPR dapat menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat secara maksimal.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan protokol kesehatan (prokes) yang harus dijaga oleh seluruh anggota dewan.

Ia meyakini, apabila PPKM Darurat mampu dijalankan dengan maksimal oleh seluruh pihak, maka akan berdampak positif khususnya di daerah zona merah.

"Insya Allah dengan PPKM Darurat ini, Indonesia khususnya di zona merah bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya," harap Puan.

Baca juga: Anies Marah Ibu Hamil Diminta WFO: Kalau Terpapar Covid-19 Komplikasinya Tinggi

Adapun rapat paripurna DPR mengagendakan Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP Tahun 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com