Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2021, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5 persen akan sulit dicapai pemerintah, apabila pertumbuhan ekonomi pada 2021 di bawah 3 persen.

Hal itu terjadi karena Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 hingga saat ini. Sehingga, Banggar DPR berharap pemerintah dapat menumbuhkan ekonomi minimal 4 persen.

"Semoga saja lonjakan kasus ini tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh minimal 4 persen," kata Muhidin dalam rapat paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

"Sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen, bila pertumbuhan PDB kita tahun ini di bawah 3 persen," tuturnya.

Baca juga: Menkeu: Jika Pembatasan Berlangsung Lama, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun 4 Persen

Selain itu, Muhidin berharap bahwa pendapatan negara 2022 yang telah direncanakan dapat tumbuh lebih baik dari 2021.

Meskipun, lanjut dia, penerimaan perpajakan pada 2022 masih melanjutkan berbagai subsidi fiskal untuk menopang keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional selama tiga tahun anggaran ini.

"Akan tetapi seiring dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 maka pendapatan negara, kita harapkan tumbuh secara paralel," kata dia.

Ia menambahkan, DPR juga berharap belanja pemerintah pada 2022 dapat lebih tepat sasaran dan pelaksanaannya lebih optimal bagi pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Jokowi: Kontribusi Ekonomi Digital Baru 4 Persen dari PDB

Sebab, kata dia, tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan counter cyclical dengan belanja yang sangat besar sehingga defisit APBN di atas 3 persen PDB.

Oleh karena itu, melihat segala kelemahan pada belanja tahun-tahun sebelumnya, Banggar DPR meminta rencana RAPBN harus segera diperbaiki.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani merespons apa yang disampaikan oleh Banggar DPR, menjelang penutupan rapat paripurna.

Puan mengingatkan kepada pemerintah untuk mengatur belanja kementerian/lembaga agar lebih efektif dan efisien mengingat situasi bangsa yang sedang melawan pandemi Covid-19.

Baca juga: Ketua DPR Sarankan Pemerintah Pakai Teknologi Digital untuk Data Kelangkaan Oksigen

Puan mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

"Saya meminta pemerintah agar belanja kementerian/lembaga lebih efektif, efisien dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," kata Puan.

Ia juga mendorong agar pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 pada 2022.

Menurut Puan, kondisi pandemi bisa lebih baik atau justru menjadi lebih buruk pada tahun depan.

"Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti kemudian juga mengantisipasi ketidakpastian Covid-19 yang mungkin bisa lebih parah atau Insya Allah membaik. Sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.