Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Melonjak Drastis, Pemerintah Minta Bantuan Singapura hingga China

Kompas.com - 06/07/2021, 13:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah telah berkomunikasi dengan Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu merespons tingginya lonjakan kasus virus corona di Indonesia beberapa waktu terakhir.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Covid-19 Harian Capai 40.000

Meski demikian, Luhut tak mengungkap detail bantuan yang ia maksud.

Namun, ia memastikan, langkah tersebut ditempuh guna menekan laju penularan virus corona yang belakangan terus melonjak, dan diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Luhut mengatakan, pemerintah telah memesan 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura. Sebagian sudah mulai tiba di Tanah Air.

Oksigen konsentrator berisi oksigen dari udara bebas yang kemudian diproses dan bisa dihirup penggunanya.

Nantinya, oksigen konsentrator diperuntukan bagi pasien yang bergejala ringan.

Sementara, penggunaan tabung oksigen biasa akan diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Impor 10.000 Oksigen Konsentrator dari Singapura

Luhut mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis. Namun, dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, hingga Batam.

"Oksigen sampai hari ini kita hitung sudah dibuat skenario oleh tim itu bisa sampai 5.000, mungkin paling jelek kita sudah bisa sampai 60.000- 70.000 kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi," ujar Luhut.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah mengaluhkan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat.

Misalnya, Asrama Haji di Jakarta Timur, atau rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Baca juga: Menkes Sebut 76 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia pada Juli-Agustus

Bersamaan dengan itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan terus diawasi implementasinya. Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com