Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2021, 13:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah telah berkomunikasi dengan Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu merespons tingginya lonjakan kasus virus corona di Indonesia beberapa waktu terakhir.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Covid-19 Harian Capai 40.000

Meski demikian, Luhut tak mengungkap detail bantuan yang ia maksud.

Namun, ia memastikan, langkah tersebut ditempuh guna menekan laju penularan virus corona yang belakangan terus melonjak, dan diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Luhut mengatakan, pemerintah telah memesan 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura. Sebagian sudah mulai tiba di Tanah Air.

Oksigen konsentrator berisi oksigen dari udara bebas yang kemudian diproses dan bisa dihirup penggunanya.

Nantinya, oksigen konsentrator diperuntukan bagi pasien yang bergejala ringan.

Sementara, penggunaan tabung oksigen biasa akan diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Impor 10.000 Oksigen Konsentrator dari Singapura

Luhut mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis. Namun, dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, hingga Batam.

"Oksigen sampai hari ini kita hitung sudah dibuat skenario oleh tim itu bisa sampai 5.000, mungkin paling jelek kita sudah bisa sampai 60.000- 70.000 kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi," ujar Luhut.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah mengaluhkan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat.

Misalnya, Asrama Haji di Jakarta Timur, atau rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Baca juga: Menkes Sebut 76 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia pada Juli-Agustus

Bersamaan dengan itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan terus diawasi implementasinya. Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Luhut pun meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini. Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Jadi ini semua kerja sama kita, jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Indonesia dan Rusia Rencanakan Produksi Vaksin Covid-19 Bersama

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam beberapa waktu terakhir.

Pada Senin (5/7/2021), bertambah 29.745 kasus baru Covid-19. Hal itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 2.313.829 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Nasional
Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Nasional
Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Nasional
Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan 'Red Notice'

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan "Red Notice"

Nasional
Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu 'Reshuffle' Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu "Reshuffle" Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.