PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pemerintah Batasi Makan-Minum di Restoran hingga Pukul 17.00

Kompas.com - 06/07/2021, 12:52 WIB
Ilustrasi restoran sepi tanpa pengunjung. Dok. Shutterstock/Viktoriya PavliukIlustrasi restoran sepi tanpa pengunjung.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatasi jam operasional bagi pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti restoran, kafe warung makan, pedagang kaki lima hingga lapak jajanan di sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali.

Adapun hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sejak 6 hingga 20 Juli 2021.

Dalam instruksi tersebut tercantum bahwa kegiatan makan atau minum di tempat umum hanya diperbolehkan sampai pukul 17.00 waktu setempat di wilayah PPKM Mikro.

"Makan atau minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitas. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat," demikian isi dalam Inmendagri tersebut.

Baca juga: PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 20 Juli

Sementara untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat dan restoran yang hanya melayani pesan-antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.

Pelaksanaan makan atau minum di tempat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan juga dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Serta juga berlaku pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca juga: Daftar 43 Kabupaten/Kota yang Terapkan PPKM Mikro di Luar Pulau Jawa-Bali

Aturan ini berlaku untuk 43 kabupaten atau kota yang termasuk dalam assasmen dengan kriteria level empat dan juga daerah selain 43 kabupaten atau kota level empat yakni yang masuk pengaturan PPKM mikro dengan kriteria zonasi.

Berikut 43 kabupaten atau kota yang masuk dalam kriteria level empat dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Nasional
[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.