Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Penurunan Mobilitas Warga hingga 50 Persen Lewat PPKM Darurat

Kompas.com - 06/07/2021, 10:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan bisa menurunkan mobilitas warga di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat hingga 50 persen guna menekan laju penularan Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Menko Luhut yang juga Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali memantau mobilitas warga saat PPKM Darurat hari kedua (Minggu, 4/7) di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA.

Karena itu ia memerintahkan agar semua pihak dapat fokus mengejar target mobilisasi warga turun hingga 50 persen.

Baca juga: Soal Mobilitas Warganya, Bupati Bogor Minta Gubernur DKI Jakarta Perketat Aturan di Perkantoran

Pasalnya, berdasarkan analisis, dibutuhkan penurunan mobilitas warga sebesar 30 persen untuk Covid-19 varian alpha dan 50 persen untuk varian delta, agar jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut dapat menurun.

"Kalau kita lihat di Kepulauan Seribu dan Jakarta semua sudah merah. Paling tinggi di Jakarta Selatan untuk indeks penurunannya. Sisanya masih di 17 persen, ini juga semua baru penurunan untuk Alpha, belum Delta," kata Luhut dikutip dari Antara, Senin (5/7/2021).

Luhut berharap agar Polri atau pun pihak yang berwenang dapat melakukan penyekatan mobilitas serta kepada seluruh pihak dapat memastikan implementasi PPKM darurat berjalan dengan baik.

"Jangan diberikan pengecualian, di luar sektor kritikal dan esensial, atau pun untuk pelayanan publik," katanya menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan seluruh pihak perlu memperkuat strategi yang dianjurkan WHO, yakni protokol kesehatan, testing, tracing, isolasi, perawatan, dan vaksinasi.

Baca juga: Luhut: Jabodetabek Masih Macet Luar Biasa meski PPKM Darurat Diterapkan

"Sedangkan, Indonesia masih lemah pada dua aspek utama, yaitu protokol kesehatan dan 3T (testing, tracing, treatment), termasuk isolasi," ujar Menkes.

Secara rinci, indeks mobilitas di DKI Jakarta pada Minggu (4/7/2021) turun 18,6 persen. Angka itu diperoleh dari Google Mobility sebesar 22,5 persen dan Facebook Mobility sebesar 15,7 persen. Hal itu digambarkan dari anggota yang aktif sebanyak 1.406 dari 7.817 orang.

Di wilayah Kepulauan Seribu, penurunan mobilitas mencapai 17,3 persen, Jakarta Barat sebesar 18,3 persen, Jakarta Pusat sebesar 17,0 persen, Jakarta Selatan sebesar 23,6 persen, Jakarta Timur sebesar 17,8 persen, dan Jakarta Utara sebesar 17,4 persen.

Namun, angka itu belum mencapai target pemerintah untuk dapat menurunkan mobilitas warga yang ditargetkan pada angka 30 persen hingga 50 persen.

Kondisi di wilayah Banten pada Minggu (4/7/2021) tercatat indeks mobilitas secara keseluruhan turun 21,6 persen yang diperoleh dari Google Mobility sebesar 18,5 persen dan Facebook Mobility sebesar 13,3 persen. Hal ini digambarkan dari anggota yang aktif sebanyak 2.636 dari 7.243 orang.

Baca juga: Penyekatan PPKM Darurat Bikin Macet di Jalan Salemba Raya, Bising Klakson Bersahutan

Digambarkan di wilayah Kota Cilegon penurunan mobilitas mencapai 15,9 persen, Kota Serang sebesar 20,0, Kota Tangerang sebesar 24,7 persen, Kota Tangerang Selatan sebesar 31,0 persen, Lebak sebesar 17,7 persen, Serang sebesar 18,2 persen, dan Tangerang sebesar 23,5 persen.

Adapun indeks mobilitas di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan pada Minggu (4/7/2021) turun sebesar 17,8 persen yang diperoleh dari Google Mobility sebesar 19,8 persen dan Facebook Mobility sebesar 15,6 persen. Hal ini digambarkan dari anggota yang aktif sebanyak 11.760 dari 21.646 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com