MA Berlakukan WFH untuk Hakim Agung dan Hakim "Ad Hoc" Selama PPKM Darurat

Kompas.com - 06/07/2021, 08:24 WIB
Pelantikan lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Pelantikan lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work form home (WFH) untuk para hakim agung dan hakim ad hoc di MA selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Adapun hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pola Kerja bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA pada Masa PPKM Darurat.

"Mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, bagi Yang Mulia para hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung diberlakukan pola kerja 100 persen work from home," demikian isi kutipan SE tersebut yang dikutip Kompas.com, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: MK Tunda Pelaksanaan Sidang Selama PPKM Darurat

Dalam SE tersebut disebutkan bahwa penerapan WFH ini perlu diperhatikan oleh semua hakim agung dan hakim ad hoc, termasuk hakim di kategori usia rentan tertular Covid-19.

Namun, meski menerapkan WFH, para hakim tetap diminta melaksanakan semua pekerjaan, termasuk penyelesaian perkara dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan.

Penerapan WFH ini juga mengecualikan kondisi saat hakim perlu menghadiri sidang musyawarah ucapan dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang perlu dimusyawarahkan lebih lanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, kondisi lain yang memungkinkan hakim datang ke kantor yakni ada kebijakan lain yang bersifat penting dari masing-masing ketentuan kamar.

Demikian juga dalam kondisi pimpinan MA menghendaki kehadiran secara langsung di kantor.

Baca juga: Luhut: Tak Boleh Ada yang Main-main selama PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu dinamakan PPKM Darurat. Jokowi mengumumkan penerapan PPKM mikro darurat ini di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021).

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.