Kompas.com - 05/07/2021, 22:00 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan sertifikasi aset tanah PT PLN (Persero) di Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) antara KPK, PLN dan Kementerian ATR/BPN secara daring pada Senin (5/7/2021).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono mengatakan, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, KPK memberikan perhatian terhadap program percepatan sertifikasi aset tanah, baik di kementerian/lembaga, pemda maupun BUMN.

“Program sertifikasi tanah merupakan salah satu bentuk pengamanan aset. Ketiadaan sertifikat atas tanah-tanah milik kementerian/lembaga, pemda dan BUMN/BUMD akan meningkatkan potensi sengketa dengan pihak ketiga dan berujung kepada hilangnya aset negara,” kata Yudhiawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: PPKM Darurat, KPK Batal Undang Kemenkeu Ikuti Program Penguatan Integritas

Yudhiawan mengatakan, program sertifikasi tanah ini selaras dengan arahan presiden Joko Widodo yang ingin menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan di Indonesia pada 2023.

Di sisi lain, mengacu kepada hasil survei kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia 2020 yang dikeluarkan The World Bank, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Registering property merupakan salah satu indikator penyebab rendahnya skor kemudahan berusaha di Indonesia dengan peringkat 106 dari 190 negara yang disurvei.

“Dengan kata lain terdapat tantangan cukup serius untuk mendorong program percepatan sertifikasi, terutama untuk dunia usaha,” ucap Yudhiawan.

Baca juga: PLN Tawarkan Promo Bundling Pasang Internet dan Tambah Daya Listrik

Sementara itu, Direktur Keuangan PT PLN Sinthya Roesly menyampaikan bahwa pihaknya terus membutuhkan tambahan lahan untuk distribusi listrik ke seluruh Indonesia.

“PLN memiliki 106 ribu persil bidang tanah dan baru 46 persen yang sudah tersertifikasi. Berkat dukungan KPK sebanyak 20 ribu tersertifikasi dalam waktu 1 tahun," kata Sinthya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Nasional
Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Nasional
Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.