Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Menkeu: Untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/07/2021, 15:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk dukungan kesehatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Hal itu disebabkan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk berbagai pembiayaan penanganan Covid-19.

"Untuk dukungan kesehatan tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi. Dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 untuk dukungan kesehatan akan mencapai Rp193,93 triliun. Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun dan naik lagi jadi Rp182 triliun," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (5/7/2021).

"Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan," imbuh dia.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19, mulai dari diagnosis, testing, tracing, hingga perawatan pasien. Saat ini, tercatat ada 236.340 pasien Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun

"Lalu untuk insentif tenaga (kesehatan), santunan kematian dan pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran gerakan kewirausahaan nasional (GKN) untuk 19,15 juta orang di dalam anggaran kesehatan termasuk insentif perpajakan bagi sektor kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk program perlindungan sosial, pemerintah akan mempercepat penyalurannya mulai pekan ini. Utamanya untuk program keluarga harapan (PKH) yang dimajukan triwulan ketiga 2021 bisa dibayarkan pada bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat.

Selanjutnya untuk kartu sembako yang saat ini targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta.

Dan bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan akan dibayarkan pada Juli ini.

"Demikian juga untuk BLT desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada Juli 2021," lanjutnya.

Baca juga: IDI Jakarta Usul Anggaran Disinfektan Dialihkan untuk Beli Masker dan Oksigen

"Untuk bansos ini, bantuan kuota internet para siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta. Untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru dosen akan tetap diberikan," tambah Sri Mulyani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com